JURANEWS.ID.ID, SEMARANG – Program mobil nasional (mobnas) seharusnya tidak hanya berfokus pada kendaraan untuk pejabat, tetapi juga memperhatikan kebutuhan transportasi rakyat.
Hal ini diungkapkan oleh Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.
Djoko menyoroti bahwa sebagian besar kota di Indonesia (95%) belum memiliki transportasi umum modern yang memadai.
Bahkan, banyak kota yang sudah tidak memiliki fasilitas transportasi umum sama sekali, dan jika ada, kondisinya sudah tidak layak operasi karena usia yang sudah tua (di atas 10-15 tahun).
“Transportasi umum modern dengan skema buy the service baru ada di 17 kota dan 11 kabupaten. Padahal, Indonesia memiliki 514 pemerintah daerah, termasuk 38 provinsi,” ujarnya, Jumat (24/10).
Menurut Djoko, program mobil nasional akan lebih bermanfaat jika juga memproduksi kendaraan untuk rakyat, seperti bus, angkutan pedesaan, dan truk.
Bus dibutuhkan untuk menambah jumlah kota dan kabupaten yang memiliki transportasi umum modern.
Angkutan pedesaan dapat digunakan warga desa untuk mengangkut hasil bumi ke pasar, sementara truk untuk mengangkut logistik dan pangan.
“Belajar dari India, China, dan Jepang, produksi truk dan bus juga menjadi target mereka. Saat ini, bus dan truk di Indonesia bukan produksi dalam negeri, padahal kebutuhannya cukup tinggi,” tegasnya.
Djoko menekankan bahwa APBN yang berasal dari rakyat seharusnya tidak hanya dinikmati oleh pejabat, tetapi juga oleh rakyat melalui program mobil nasional yang inklusif.
(*)
Komentar