JURANEWS.ID, PANGANDARAN – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan komitmennya untuk memperkuat infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya tingkat kerawanan bencana di wilayah pesisir selatan tersebut yang masuk dalam kategori risiko tertinggi di Jawa Barat.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. saat melakukan kunjungan kerja ke Pangandaran, Jumat (12/6/2026). Dalam agenda tersebut, BNPB menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Pangandaran, BPBD Provinsi Jawa Barat, serta para Kepala Pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Selain rapat koordinasi, Kepala BNPB juga meninjau lokasi rencana pembangunan Gedung Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), gudang logistik kebencanaan, serta melakukan pengujian sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) di kawasan wisata pantai Pangandaran.
Dalam arahannya, Suharyanto menegaskan bahwa Pangandaran merupakan salah satu daerah dengan indeks risiko bencana sangat tinggi. Hampir seluruh jenis ancaman bencana berpotensi terjadi di wilayah tersebut, kecuali erupsi gunung api.
“Jika terjadi bencana besar, kapasitas logistik dan peralatan di daerah tentu memiliki keterbatasan. Karena itu, yang paling penting adalah kemampuan respon awal BPBD. Dalam waktu maksimal 2 x 24 jam setelah bencana, BPBD harus sudah hadir memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak,” tegas Suharyanto.
Ia mengingatkan bahwa Pangandaran memiliki catatan sejarah kelam akibat gempa bumi dan tsunami tahun 2006 yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar. Peristiwa tersebut bahkan menjadi salah satu dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Sementara itu, Bupati Pangandaran mengungkapkan bahwa berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Pangandaran saat ini menempati peringkat ke-16 daerah paling rawan bencana di Indonesia dan peringkat ke-5 di Jawa Barat.
Dari 11 jenis ancaman bencana yang diidentifikasi secara nasional, sebanyak 10 jenis berpotensi terjadi di Pangandaran. Kondisi tersebut membuat penguatan infrastruktur kebencanaan menjadi kebutuhan mendesak.
“Kawasan wisata pantai yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan konsentrasi wisatawan masih membutuhkan tambahan sekitar 6 hingga 7 unit Early Warning System untuk meningkatkan keselamatan masyarakat dan pengunjung,” ujar Bupati.
Selain penambahan EWS, Pemkab Pangandaran juga mengusulkan percepatan pembangunan Gedung Pusdalops dan gudang logistik yang representatif guna mendukung penanganan darurat bencana secara lebih efektif.
Menanggapi usulan tersebut, BNPB menyatakan akan segera melakukan koordinasi internal dan bersama berbagai pemangku kepentingan untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan EWS di titik-titik strategis kawasan wisata.
Untuk pembangunan Gedung Pusdalops dan gudang logistik, BNPB saat ini tengah mengkaji kesiapan anggaran serta regulasi teknis agar fasilitas vital tersebut dapat segera direalisasikan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat ketangguhan daerah menghadapi ancaman bencana sekaligus melindungi masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Pangandaran.
(*)
Komentar