JURANEWS.ID, GAYO LUES, ACEH – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto menyapa warga Agusen yang tinggal di hunian sementara (huntara) Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, pada Rabu (11/3), setelah melakukan kunjungan kerja di Aceh Tamiang.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan target tidak ada lagi warga korban bencana tinggal di tenda pengungsian jelang perayaan Idulfitri tahun 2026. Hingga Selasa (10/3), data sementara menunjukkan target pembangunan huntara di Kabupaten Gayo Lues mencapai 1.713 unit, dengan 1.518 unit sudah selesai dibangun.
“Kami pastikan menjelang lebaran tahun 2026, untuk Kabupaten Gayo Lues, sudah tidak ada lagi masyarakat yang ada di tenda,” ujar Kepala BNPB.
Untuk sejumlah keluarga yang masih menunggu penyelesaian huntara, akan ditempatkan sementara di tempat yang lebih layak, seperti gedung balai latihan kerja yang dikelola pemerintah daerah. “Supaya semua masyarakat yang terdampak bisa menikmati dan mengikuti perayaan Idulfitri dengan lebih baik dan lebih hikmat,” tambahnya.
Huntara komunal tersebut dihuni 155 KK yang terdampak banjir besar pada akhir November 2025 lalu. Rumah mereka rusak dan lahan asal tidak memungkinkan lagi untuk pembangunan hunian pascabencana. “Mereka tidak memiliki tanah lagi sehingga Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berusaha mencari tempat untuk relokasi terpusat,” kata Suharyanto.
Pemerintah daerah setempat menyampaikan sebagian besar lahan yang sekarang menjadi huntara akan diubah menjadi hunian tetap (huntap) karena keterbatasan lahan. “Nanti teknisnya adalah mungkin setelah program huntap ini, paling tidak setelah awal April ini masuk rehabilitasi rekonstruksi. Kita akan mulai pembangunan huntap. Khusus di Gayo Lues ini agak berbeda dengan daerah lain,” imbuhnya yang didampingi Bupati setempat.
Pada kunjungan tersebut, Kepala BNPB juga membagikan bantuan bahan pokok makanan dan alat tulis bagi anak-anak. Selain itu, BNPB memberikan bantuan non-pangan berupa kasur, kompor, kipas angin, dan matras untuk mendukung kebutuhan sehari-hari sebelum warga mendapatkan bantuan jaminan hidup dari kementerian terkait.
(*)
Komentar