DEMAK, JURANEWS.ID – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Dukuh Timbulsoko, Desa Timbulsoko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, berlangsung berbeda dari daerah lain.
Di tengah kepungan banjir rob, ratusan warga tetap menggelar upacara bendera pada Senin (17/8/2026). Air laut bahkan merendam lokasi hingga setinggi pinggang orang dewasa.
Lima petugas upacara tetap menjalankan tugas tanpa mengenakan sepatu karena kaki mereka terendam air.
Sementara peserta lainnya berdiri memanjang di atas jalan papan kayu sambil membentangkan bendera Merah Putih sepanjang sekitar 30 meter.
Meski berlangsung dalam keterbatasan, upacara tersebut berjalan khidmat. Namun, di balik perayaan kemerdekaan itu, tersimpan suara warga yang merasa belum sepenuhnya menikmati kemerdekaan.
“Kalau dibilang hari ini kemerdekaan, masyarakat Timbulsoko belum merdeka. Kondisi mereka saat ini jauh dari kata merdeka,” kata pendamping warga Timbulsoko dari Puspita Bahari, Masnuah.
Hak Dasar Warga Timbulsoko Masih Jadi Persoalan
Masnuah mengatakan, persoalan utama yang dihadapi warga bukan hanya banjir rob, tetapi juga belum terpenuhinya sejumlah hak dasar.
Dukuh yang dihuni sekitar 100 kepala keluarga tersebut masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan hingga transportasi.
Warga yang sakit maupun ibu hamil harus menggunakan perahu ketika membutuhkan layanan kesehatan. Kondisi serupa juga dialami pelajar yang harus keluar kampung untuk bersekolah.
“Di sini warga hamil saat akan melahirkan sangat susah karena harus naik perahu, begitu juga warga sakit atau para pelajar yang hendak bersekolah,” ujarnya.
Kondisi Timbulsoko sebagai kampung yang terdampak rob dan penurunan muka tanah telah berlangsung sejak 2017.
Masnuah berharap pemerintah segera memastikan akses transportasi darat menuju permukiman warga.
“Ya akses darat semoga segera terhubung agar warga betul-betul merasakan akses transportasi yang memadai,” katanya.
Air Bersih Juga Sulit Didapat
Persoalan lain yang kini dirasakan warga adalah keterbatasan air bersih.
Menurut Masnuah, warga selama ini memanfaatkan sumur air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, memasuki musim kemarau, ketersediaan air semakin terbatas.
“Jadi, hak dasar air saja, mereka masih kesulitan,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menambah panjang persoalan yang harus dihadapi masyarakat yang tetap bertahan di kawasan pesisir tersebut.
Warga Ingin Merdeka dari Krisis Iklim
Pengacara Publik LBH Semarang, Cornel Gea, mengatakan Upacara Rakyat Timbulsoko telah menjadi kegiatan rutin selama sekitar lima tahun terakhir.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi simbol bahwa masyarakat tetap ingin menunjukkan eksistensi meski kampung mereka terus terendam rob.
“Motivasi awal warga di sini itu, mereka ingin mengalami hal yang sama dengan orang-orang di tempat lain yang enggak mengalami banjir rob,” kata Cornel.
Namun, pada peringatan HUT ke-81 RI tahun ini, harapan warga berkembang. Mereka ingin merdeka dari krisis iklim.
Warga berupaya beradaptasi dengan kondisi lingkungan melalui pembangunan rumah dan infrastruktur jalan papan kayu.
“Warga Timbulsoko ini mulai beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan alam yang sudah ada, bukan seperti pemerintah yang hanya bisa membangun tanggul saja,” ujarnya.
Cornel menilai pembangunan tanggul melalui proyek Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD) belum menjadi solusi menyeluruh bagi persoalan pesisir Demak.
Menurutnya, persoalan banjir tidak hanya berasal dari laut, tetapi juga aliran air dari wilayah hulu.
“Banjir itu tidak hanya datang dari laut, ada pula dari atas seperti dari daerah Ungaran. Kalau hulu itu tidak diatasi, Demak hanya akan jadi kubangan air saat banjir datang,” katanya.
300 Warga Masih Bertahan
Kepala Desa Timbulsoko Nadhiri mengatakan, saat ini masih terdapat sekitar 300 jiwa atau 100 kepala keluarga yang bertahan di kampung tersebut.
Sementara sekitar 40 kepala keluarga telah meninggalkan Timbulsoko akibat kondisi lingkungan yang semakin sulit.
Dampak rob juga mulai dirasakan di Dukuh Bogorame yang masih berada di wilayah Desa Timbulsoko.
“Satu dukuh lagi di desa kami yang juga terdampak rob yaitu Bogorame. Saat air laut pasang kampungnya mulai tenggelam,” kata Nadhiri.
Pemerintah desa, lanjutnya, telah berupaya membantu warga, salah satunya dengan membangun akses jalan menuju permukiman Timbulsoko. Proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2026.
“Warga minta akses jalan bisa masuk ke permukiman, tahun ini semoga sudah bisa,” ujarnya.
Nadhiri juga membantah jika pemerintah desa dianggap lepas tangan. Ia bahkan hadir langsung dalam upacara HUT ke-81 RI di tengah permukiman yang dikepung rob.
“Semoga di hari kemerdekaan ini warga masih bisa eksis, tidak keluar dari kampungnya, karena desa-desa lain sudah tidak eksis (tenggelam),” katanya.
Pulang Kampung Demi Pesta Rakyat
Di tengah persoalan tersebut, warga Timbulsoko tetap berusaha menjaga tradisi dan semangat kebersamaan.
Peringatan HUT ke-81 RI dikemas melalui Upacara Rakyat Dukuh Timbulsoko yang berlangsung 15–17 Agustus 2026.
Rangkaian kegiatan meliputi diskusi, nonton bareng, bazar rakyat, berbagai lomba Agustusan dan tirakatan.
Sejumlah musisi juga ikut memeriahkan acara, di antaranya The Brandals dan Majelis Lidah Berduri. Seniman lokal seperti Tridhathu, teater UPGRIS Semarang dan orkes organ tunggal turut tampil.
Warga Timbulsoko, Maskanah (60), mengaku senang kampungnya masih menjadi tempat yang didatangi banyak orang meski sebagian wilayah telah tenggelam.
“Kampung sini jelek, tapi masih dikunjungi banyak orang,” ujarnya.
Sementara Anita, warga yang telah meninggalkan Timbulsoko sejak 2024, sengaja pulang kampung untuk mengikuti pesta rakyat tersebut.
“Saya setiap Agustusan dan hari Lebaran pasti pulang karena kampung pasti ramai,” katanya.
Ia meninggalkan Timbulsoko karena pekerjaan dan kondisi kesehatan ayahnya. Namun, kampung tersebut tetap memiliki tempat khusus baginya sebagai tanah kelahiran.
“Ya istilahnya tilik desa, ketemu teman, kerabat, tetangga yang masih bertahan di sini,” tuturnya.
Di tengah air rob yang terus mengepung, upacara kemerdekaan di Timbulsoko akhirnya bukan sekadar seremoni.
Bendera Merah Putih yang dikibarkan di atas kampung tenggelam menjadi simbol perlawanan warga untuk tetap bertahan, mempertahankan kampung halaman dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka.
(*)
Komentar