JURANEWS.ID, SEMARANG – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan, antara lain relokasi guru Pemerintah dengan Perjanjian Pengembangan Karir (PPPK), distribusi tenaga pendidik, hingga kekosongan kepala sekolah.
Hal itu disampaikan dalam Forum Dialog Interaktif Pemantauan dan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Penyelenggaraan Pendidikan.
Kegiatan yang digelar di Kantor DPD RI Provinsi Jawa Tengah, Jalan Imam Bonjol, Semarang pada Kamis (26/2/2026) menghadirkan Anggota DPD RI Dapil Jateng Muhdi, bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, perwakilan kabupaten/kota, Dewan Pendidikan, serta PGRI.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin mengungkapkan bahwa salah satu persoalan mendesak yang dihadapi saat ini adalah relokasi guru PPPK yang belum sepenuhnya tuntas akibat kendala sistem dari pusat.
“Saat ini ada 602 guru yang sudah kami berikan SPT dan mengajar di tempat yang memenuhi minimal 24 jam. Namun honornya masih mengikuti induk lama sehingga Tunjangan Profesi Guru belum bisa cair. Guru menuntut diterbitkannya SPMT, tetapi kewenangan itu ada di pusat karena sistemnya dibuat oleh pusat,” jelasnya.
Dari total 602 pengajuan relokasi, sekitar 374 guru telah sinkron dengan sistem Ruang Talenta Guru (RTG), sementara sisanya belum dapat diproses karena keterbatasan formasi dalam sistem nasional.
Menurut Sadimin, meskipun kebijakan pusat memperbolehkan relokasi karena ada pejabat pembina kepegawaian di daerah, implementasinya tetap terkendala sistem yang terkunci secara terpusat.
“Kami sudah berkirim surat resmi dan menyampaikan langsung saat bertemu menteri maupun Kepala BKN. Harapannya persoalan ini segera diselesaikan agar guru bisa bekerja dengan nyaman,” tegasnya.
(*)
Komentar