JURANEWS.ID, SEMARANG – Sejumlah akademisi dan ekonom menilai bahwa isu kedaulatan energi pada satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih didominasi narasi politik ketimbang kebijakan yang terintegrasi.
Hal tersebut menjadi pokok bahasan dalam Diskusi Publik “1 Tahun Prabowo Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Energi?” yang digelar di @Hom Hotel Pandanaran, Senin (27/10/2025).
Dalam forum tersebut hadir tiga narasumber, yaitu Pakar Kebijakan Publik FISIP Undip Yuwanto PhD, Ekonom sekaligus Dekan FEB UPGRIS Dr Heri Prabowo SE MM, dan Dosen Magister Energi Undip Dr Ir Jaka Windarta MT IPU.
Para pembicara memberikan perspektif dari sisi kebijakan, ekonomi, dan teknis pengelolaan energi nasional.
Yuwanto menyatakan bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo masih diisi berbagai gagasan besar terkait swasembada energi sebagai bagian dari visi Astacipta.
Ia menilai implementasi kebijakan energi belum terarah dan belum menunjukkan integrasi lintas sektor yang kuat.
Menurutnya, paradigma pengelolaan energi nasional masih sangat berorientasi pada sumber fosil. Upaya transisi menuju energi baru terbarukan belum tampak menonjol dalam arah kebijakan pemerintahan saat ini.
Yuwanto juga menyoroti adanya kontradiksi regulasi terkait target bauran energi terbarukan.
Ia mencontohkan kebijakan yang menurunkan target EBT menjadi 19–21 persen pada 2030 dalam Peraturan Pemerintah yang baru, bertentangan dengan target dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN yang menargetkan bauran 34,3 persen pada 2034.
Di sisi lain, sektor migas dan investasi energi dinilai masih menunjukkan perkembangan positif.
Meskipun demikian, ia menyebut koordinasi antar sektor energi nasional masih lemah sehingga berpotensi menghambat pencapaian kedaulatan energi.
Sementara itu, Dr Heri Prabowo menjelaskan bahwa kinerja ekonomi nasional pada satu tahun terakhir menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2025 mencapai 5,12 persen yang turut didukung oleh sektor energi yang menyumbang sekitar 9 persen.
Ia menambahkan bahwa kebijakan nasionalisme ekonomi yang dikedepankan pemerintah dapat mendorong kemandirian energi, mengurangi ketergantungan impor, serta menumbuhkan lapangan kerja di sektor strategis.
Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa dinamika kepentingan pelaku industri energi lokal juga berpotensi memunculkan gesekan.
Narasumber ketiga, Dr Jaka Windarta, menilai Presiden Prabowo memperlihatkan perhatian besar pada sektor energi, khususnya terkait pengembangan baterai dan industri hilir sumber daya energi.
Beberapa peresmian fasilitas industri energi dinilai menggambarkan komitmen tersebut.
Walaupun perhatian terhadap energi cukup tinggi, Jaka menegaskan implementasi kebijakan pada tahun pertama masih terbatas. Ia menilai target bauran energi terbarukan yang menurun menunjukkan tantangan besar dalam realisasi agenda transisi energi.
Lebih lanjut, ia memaparkan tiga tantangan utama yang harus segera diselesaikan pemerintah. Tantangan tersebut meliputi tingginya impor BBM yang masih mencapai sekitar 30 hingga 40 persen, beratnya beban subsidi energi, serta peningkatan konsumsi energi yang belum diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.
Pada penutup diskusi, para pakar sepakat bahwa satu tahun awal adalah fase penyiapan arah kebijakan. Namun masyarakat dan pemangku kepentingan energi menilai bahwa langkah konkret perlu segera diwujudkan agar cita-cita kedaulatan energi tidak berhenti sebagai narasi semata.
(*)
Komentar