JURANEWS.ID, SEMARANG – Universitas Diponegoro (UNDIP) mencatat dua perkembangan penting terkait program unggulan dan peran globalnya.
Rektor UNDIP bertemu Sekretaris Kabinet untuk membahas program “Nol Sampah” berbasis riset, sementara pihak kampus juga memperkuat peran dalam tata kelola platform digital melalui forum UNESCO Internet for Trust.
Rektor UNDIP Bertemu Sekretaris Kabinet, Bahas Komitmen Program “Nol Sampah”
Rektor UNDIP, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., melakukan pertemuan dengan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Teddy Indra Wijaya, pada Selasa sore (10/2) di Kantor Sekretariat Kabinet.
Pertemuan tersebut fokus pada penguatan program UNDIP Zero Waste sebagai bagian dari transformasi tata kelola kampus berkelanjutan.
UNDIP menegaskan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dengan memperkuat program nol sampah di seluruh area kampus.
Sebagai salah satu kampus terbesar di Indonesia, UNDIP menerapkan sistem pengelolaan sampah inovatif yang mengolah limbah menjadi energi bermanfaat seperti solar, sekaligus memastikan tidak ada sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di luar kampus.
Program ini telah dicanangkan sejak Dies Natalis ke-68 pada 17 Oktober di TPST Kampus UNDIP Tembalang, dengan melibatkan pakar kampus dalam membuat inovasi pengelolaan sampah berbasis prinsip 5R (Refuse, Reduce, Reuse/Repair, Recycle, dan Rot).
UNDIP Perkuat Peran Global dalam Tata Kelola Platform Digital melalui Forum UNESCO
UNDIP juga menegaskan komitmennya dalam penguatan tata kelola ruang digital global melalui keterlibatan dalam forum UNESCO sebagai bagian dari Internet for Trust (I4T) Global Knowledge Network.
Keterlibatan ini berlangsung dalam konferensi internasional 2026 International Conference on Digital Platform Governance di Universitas Pretoria, Afrika Selatan.
UNDIP diwakili oleh Wijayanto, PhD, Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik, yang menjadi pembicara daring.
Ia menyampaikan temuan riset pemetaan kebijakan tata kelola platform digital di tiga negara Asia Tenggara—Indonesia, Singapura, dan Filipina—yang merupakan kolaborasi internasional dengan Universitas Singapura dan Asian Media Information and Communication Centre (AMIC) Filipina.
Temuan Riset Tata Kelola Platform Digital
Riset mengidentifikasi tantangan bersama di ketiga negara, antara lain:
– Penggunaan istilah regulatif yang kabur dan subjektif
– Jejaring operasi pengaruh yang semakin terorganisir
– Kesenjangan literasi digital dengan agenda inklusi digital
– Tantangan koordinasi antarpemangku kepentingan
Terdapat juga tantangan spesifik masing-masing negara:
– Indonesia: Pendekatan regulasi yang menekankan kontrol, kecenderungan pengendalian informasi, dan tantangan keragaman bahasa
– Filipina: Tumpang tindih kewenangan, kerangka pengaturan terdesentralisasi, dan regulasi yang terfragmentasi
– Singapura: Ketergantungan pada otoritas terpusat dan risiko penghapusan konten sah secara hukum
Kontribusi UNDIP dalam Jejaring Global
Partisipasi UNDIP merupakan bagian dari kontribusi dalam Internet for Trust Global Knowledge Network yang mendukung implementasi UNESCO Guidelines for the Governance of Digital Platforms.
Saat ini, UNDIP memimpin proyek penyusunan Panduan Implementasi Tata Kelola Platform Digital UNESCO untuk konteks Asia Tenggara.
Panduan ini akan menjadi perangkat praktis bagi berbagai pemangku kepentingan, dengan proses penyusunan yang melibatkan whole-of-society approach.
UNDIP juga akan menjadi tuan rumah pertemuan regional pada awal April 2026 untuk pengembangan dan uji coba panduan tersebut.
Melalui kepemimpinan proyek ini, UNDIP memperkuat posisinya sebagai aktor akademik Indonesia dalam diskursus kebijakan global dan berkontribusi pada SDGs 16 – Peace, Justice and Strong Institutions.
(*)
Komentar