JURANEWS.ID, JAKARTA – Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi memicu lonjakan harga energi global serta meningkatkan biaya logistik perdagangan internasional. Meski demikian, dampak langsung terhadap perdagangan Indonesia dinilai relatif terbatas.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh Indonesia Eximbank Institute, ekspor Indonesia ke Timur Tengah hanya mencapai sekitar 4,2% dari total ekspor nasional. Komoditas utama yang dikirim meliputi minyak kelapa sawit, perhiasan, serta kendaraan bermotor.
Sementara itu, impor Indonesia dari kawasan tersebut berada di kisaran 3,9% dari total impor nasional dan didominasi komoditas energi, khususnya minyak. Hal ini menunjukkan eksposur perdagangan langsung Indonesia terhadap kawasan konflik masih relatif kecil.
Namun, risiko utama justru datang dari jalur tidak langsung, seperti kenaikan harga energi global, volatilitas nilai tukar, serta potensi perlambatan ekonomi di negara mitra dagang utama.
Sebagian besar ekspor Indonesia saat ini mengalir ke kawasan lain, seperti Asia Timur (36,4%), Asia Tenggara (20,8%), Amerika Utara (11,5%), Asia Selatan (9,6%), dan Eropa Barat (5,7%). Dengan demikian, dinamika ekonomi di kawasan tersebut tetap menjadi penentu utama kinerja ekspor nasional.
Head of Indonesia Eximbank Institute, Rini Satriani, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan konflik, terutama terkait stabilitas jalur energi global.
“Kami memonitor secara cermat dinamika di Timur Tengah, termasuk keamanan jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz yang menjadi arteri utama perdagangan energi dunia,” ujarnya.
Kawasan tersebut diketahui menyumbang lebih dari 30% produksi minyak dunia, sementara sekitar 20–30% perdagangan minyak global melewati Selat Hormuz. Gangguan pada jalur ini berpotensi langsung mendorong kenaikan harga energi dan biaya logistik global.
Meski impor minyak Indonesia tidak secara langsung berasal dari Timur Tengah, dampaknya tetap terasa melalui jalur perdagangan regional. Sekitar 75% impor minyak Indonesia berasal dari Singapura dan Malaysia, yang juga mengimpor minyak mentah dari kawasan Teluk.
Selain itu, negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, India, dan Korea Selatan yang merupakan mitra dagang utama Indonesia juga berpotensi terdampak kenaikan biaya energi. Kondisi ini dapat menekan aktivitas industri dan berdampak pada permintaan ekspor Indonesia.
Jika ketegangan geopolitik berlangsung dalam jangka panjang, harga minyak global sepanjang 2026 diperkirakan berada pada kisaran USD85–120 per barel, meningkat signifikan dari rata-rata awal tahun yang masih sekitar USD60 per barel.
Kenaikan harga energi dan biaya logistik berpotensi meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor industri global, termasuk manufaktur, petrokimia, dan logam dasar. Bagi eksportir Indonesia, kondisi ini dapat menekan margin produksi, terutama jika diiringi perlambatan permintaan global.
Di sisi lain, volatilitas pasar keuangan global juga berpotensi menekan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia, yang dapat meningkatkan biaya impor bahan baku bagi industri domestik.
Meski demikian, terdapat peluang dari kenaikan harga komoditas tertentu. Batubara, yang berkontribusi sekitar 8–9% terhadap total ekspor nasional, berpotensi mengalami kenaikan harga. Selain itu, minyak kelapa sawit (CPO) juga menunjukkan tren positif seiring permintaan global yang tetap kuat.
“Secara keseluruhan, kenaikan harga komoditas energi dan agro dapat menopang kinerja ekspor Indonesia dalam jangka pendek. Namun volatilitas pada sektor industri dan logam tetap perlu diantisipasi,” tambah Rini.
Dengan mempertimbangkan dinamika global, ekspor Indonesia pada 2026 diproyeksikan tumbuh di kisaran 4–5%, dan berpotensi meningkat menjadi 5–6% pada 2027, dengan catatan tensi geopolitik mereda dan permintaan global kembali pulih.
(*)
Komentar