JAKARTA, JURANEWS.ID – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya semakin menjadi perhatian publik.
Setelah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan Gibran mundur, kini muncul informasi bahwa surat pengunduran diri tersebut akan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR sekitar pukul 11.00 WIB.
Informasi tersebut disampaikan Habiburokhman saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis pagi.
Namun, hingga informasi tersebut disampaikan, belum ada konfirmasi bahwa surat pengunduran diri itu telah diterima secara resmi oleh MPR.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mendengar maupun melihat langsung surat pengunduran diri Gibran.
“Saya belum dengar, saya belum lihat,” ujar Muzani saat menanggapi kabar tersebut di Jakarta.
Pernyataan itu membuat status formal pengunduran diri Gibran masih menjadi perhatian, meskipun kabar tersebut telah dibenarkan oleh Budi Arie.
Kabar pengunduran diri Gibran mencuat pada Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi bahwa putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Saat dikonfirmasi awak media, Budi Arie memberikan jawaban singkat.
“Betul,” kata Budi Arie.
Sebelumnya, Gibran juga dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu sore.
Kabar penyerahan surat tersebut turut diberitakan sejumlah media nasional.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut membahas dinamika hukum yang berkembang terkait dokumen pendidikan Gibran.
Prabowo, menurut penjelasan Prasetyo, memberikan sejumlah masukan. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Istana menegaskan bahwa Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut.
Di tengah kabar pengunduran diri tersebut, dinamika politik di DPR RI juga terus bergulir.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.
Usulan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan dokumen pendidikan Gibran setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi sorotan.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya menyampaikan bahwa 120 anggota dewan telah menandatangani usulan tersebut.
Jumlah pengusul berasal dari delapan fraksi dengan rincian:
- Fraksi PKS: 28 anggota.
- Fraksi NasDem: 19 anggota.
- Fraksi PKB: 18 anggota.
- Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota.
- Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.
- Fraksi Partai Golkar: 11 anggota.
- Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota.
- Fraksi PAN: 1 anggota.
DPR dijadwalkan membahas usulan HMP tersebut dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan proses HMP tetap akan diperjuangkan selama pengunduran diri Gibran belum dinyatakan final.
Menurutnya, apabila pengunduran diri telah resmi, pihaknya akan kembali mempertimbangkan kelanjutan proses tersebut.
DPR Sebut HMP Tidak Relevan Jika Gibran Resmi Mundur
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menjelaskan bahwa usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran berpotensi kehilangan relevansi apabila pengunduran dirinya benar-benar telah resmi.
Menurut Khozin, apabila Gibran menyatakan mundur sebagai Wakil Presiden, maka objek dari proses HMP tersebut tidak lagi ada.
“Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek,” kata Khozin.
Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran resmi diproses, mekanisme konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden akan menjadi tahapan berikutnya.
Perkembangan politik terkait Gibran kini menjadi perhatian karena berlangsung bersamaan dengan proses pengajuan HMP di DPR.
Di satu sisi, Budi Arie telah membenarkan kabar pengunduran diri Gibran. Di sisi lain, Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui maupun melihat surat pengunduran diri tersebut.
Informasi dari Habiburokhman mengenai rencana penyerahan surat kepada MPR pada Kamis sekitar pukul 11.00 WIB menjadi perkembangan terbaru yang masih menunggu realisasi dan konfirmasi resmi.
Publik kini menantikan kepastian apakah Gibran benar-benar mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden atau masih harus melalui tahapan administrasi dan konstitusional.
Perkembangan selanjutnya juga akan menentukan nasib usulan HMP yang telah ditandatangani 120 anggota DPR serta mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
(*)
Komentar