JURANEWS.ID, BANDUNG — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional melalui inovasi teknologi dan kolaborasi lintas sektor. Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat memberikan kuliah umum kepada Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/4).
Sebanyak 282 pasis dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, serta peserta dari negara sahabat mengikuti pembekalan tersebut. Dalam arahannya, Suharyanto menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kepemimpinan dalam menghadapi risiko bencana di berbagai daerah.
BNPB, kata dia, terus mengembangkan sistem mitigasi berbasis teknologi, salah satunya melalui Multi Hazard Early Warning System (MHEWS). Sistem ini dilengkapi sensor, sirine, serta dashboard pemantauan real-time guna meningkatkan efektivitas deteksi dini bencana.
“Para pasis nantinya akan menjadi pemimpin, sehingga perlu meningkatkan kapasitas dan sinergi dalam menghadapi potensi risiko bencana,” ujarnya.
Implementasi sistem peringatan dini banjir telah diterapkan di sejumlah wilayah, seperti Bekasi dan Banda Aceh. Sistem ini mampu memantau tinggi muka air, curah hujan, hingga kondisi lapangan secara terintegrasi, serta memberikan peringatan bertahap sebelum evakuasi dilakukan.
Namun demikian, BNPB menilai efektivitas teknologi tersebut sangat bergantung pada kesiapan masyarakat dalam memahami dan merespons peringatan. Oleh karena itu, edukasi kebencanaan dan simulasi evakuasi terus diperkuat.
Penanganan dan Dukungan Operasional
Dalam situasi tanggap darurat, BNPB mengerahkan berbagai sumber daya, mulai dari personel, alat berat, kendaraan operasional, hingga dukungan udara berupa helikopter untuk distribusi logistik dan operasi kemanusiaan.
Pada penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra, BNPB mencatat jutaan jiwa terdampak dengan kerusakan infrastruktur yang luas, meliputi jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, hingga layanan kesehatan. Distribusi bantuan dilakukan secara terpusat dan terkoordinasi.
Memasuki fase pascabencana, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR). Pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai puluhan ribu unit di berbagai daerah, sementara hunian tetap (huntap) mulai dibangun secara bertahap.
BNPB juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan bantuan logistik untuk memastikan masyarakat dapat segera kembali beraktivitas.
Kolaborasi menjadi kunci dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. BNPB bersinergi dengan TNI, Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat.
“Saat ini semua pihak harus memahami pentingnya sinergi dalam penanggulangan bencana agar sistem nasional semakin kuat,” kata Suharyanto.
Salah satu bentuk kolaborasi nyata adalah pembangunan gudang logistik di wilayah Sinak dan Agandugume, Papua, yang membantu masyarakat menghadapi dampak cuaca ekstrem dan potensi gagal panen.
Tantangan dan Pembelajaran
BNPB mencatat tantangan penanggulangan bencana tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga kesiapan masyarakat dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Literasi kebencanaan dinilai masih perlu ditingkatkan, termasuk penguatan sistem peringatan dini dan pembangunan infrastruktur tahan bencana.
Selain itu, BNPB juga melakukan berbagai upaya mitigasi, seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi curah hujan, pembangunan sumur bor untuk mengantisipasi kekeringan, serta penanaman pohon guna menekan risiko banjir dan longsor.
BNPB juga aktif menjalin kerja sama internasional dalam bentuk bantuan kemanusiaan, baik sebagai penerima maupun pemberi, sebagai bagian dari diplomasi kebencanaan.
BNPB menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas nasional dalam menghadapi bencana melalui penguatan teknologi, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
(*)
Komentar