JURANEWS.ID, SEMARANG – Wacana pembangunan Kereta Cepat hingga Surabaya kembali mencuat, memicu perdebatan mengenai urgensi proyek ini di tengah kebutuhan infrastruktur transportasi yang lebih mendesak di Pulau Jawa.
Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, berpendapat bahwa pembangunan kereta cepat sebaiknya dilihat sebagai keinginan, bukan kebutuhan mendesak.
Menurutnya, fokus utama saat ini seharusnya pada peningkatan angkutan umum perkotaan dan pedesaan, reaktivasi jalur rel, layanan angkutan kota dalam provinsi (AKDP), serta pemantapan jaringan jalan hingga ke pelosok desa.
Infrastruktur transportasi di Pulau Jawa dinilai sudah lebih maju dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Terhubungnya jalan tol dari Merak hingga Probolinggo telah meningkatkan mobilitas orang dan barang secara signifikan, memangkas waktu tempuh hingga 50 persen.
Namun, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang kontroversial menjadi sorotan, terutama setelah PT KAI harus mengangsur hutang triliunan rupiah.
Studi Bank Dunia (2019) menunjukkan bahwa biaya konstruksi High Speed Rail (HSR) di Tiongkok jauh lebih rendah dibandingkan KCJB.
Biaya konstruksi HSR di Tiongkok berkisar antara USD 17 juta hingga USD 21 juta per km, sementara biaya konstruksi KCJB mencapai USD 33 juta per km, dan total biaya pembangunan mencapai USD 51 juta per km.
Perbedaan biaya ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk biaya persiapan proyek HSR pertama di Indonesia, biaya impor material, biaya operasi dan pemeliharaan, serta biaya instalasi GSMR, PLN, dan PDAM.
Selain itu, ekosistem HSR di Tiongkok yang lebih matang dengan jaringan yang luas memberikan skala ekonomi yang lebih baik.
Sebagai perbandingan, biaya pembangunan MRT Jakarta berkisar antara Rp 1,1 triliun hingga Rp 2,3 triliun per km, sementara LRT Jabodebek Rp 600 miliar per km.
Di sisi lain, biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai Rp 780 miliar per km, termasuk biaya pembebasan lahan.
Djoko Setijowarno menekankan pentingnya konektivitas transportasi antar kota di Pulau Jawa yang sudah memadai berkat Tol Trans Jawa dan jalur rel ganda.
Namun, tantangan utama terletak pada integrasi transportasi di kawasan perkotaan, perdesaan, dan permukiman.
Oleh karena itu, percepatan pembenahan transportasi umum menjadi sangat mendesak.
Pembangunan Kereta Cepat hingga Surabaya dianggap sebagai sebuah keinginan, sementara kebutuhan mendesak adalah membangun pondasi transportasi yang kuat dan merata.
Hal ini mencakup transportasi umum perkotaan dan pedesaan yang handal, reaktivasi jalur rel mati, memaksimalkan angkutan AKDP, dan memastikan setiap pelosok desa terjangkau oleh jaringan jalan yang mantap.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dan transportasi harus difokuskan pada wilayah-wilayah di luar Jawa, dengan mempertimbangkan pengembangan wilayah dan prinsip pemerataan.
(*)
Komentar