PEMALANG, JURANEWS.ID – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pemalang, Nurkholes, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan menjelang akhir tahun anggaran 2026. Penguatan koordinasi, kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Arahan tersebut disampaikan Nurkholes dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bulan Oktober 2026 di Sasana Bhakti Praja, lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, Rabu (14/10/2026).
Nurkholes menegaskan, seluruh jajaran pemerintah daerah perlu bekerja secara solid, profesional, dan responsif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran. Setiap perangkat daerah diminta memperbaiki perencanaan, melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh, serta memperkuat komunikasi antara pimpinan dan bawahan agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, Bagus Sutopo, menyampaikan bahwa rakor menjadi forum evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pemantauan perkembangan program dan kegiatan OPD.
Menurut Bagus, sisa waktu Oktober hingga Desember 2026 harus dimanfaatkan secara optimal, terutama setelah penetapan anggaran perubahan. Namun, percepatan pelaksanaan kegiatan tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kualitas hasil pekerjaan.
Ia menekankan, evaluasi kinerja tidak cukup hanya melihat penyerapan anggaran. Progres kegiatan, penanganan keluhan masyarakat, serta berbagai kendala di lapangan juga perlu menjadi perhatian.
Sejumlah persoalan turut dibahas dalam rakor tersebut, meliputi realisasi anggaran hingga 30 September 2026, penanganan kasus perundungan di sekolah, pembangunan infrastruktur, perbaikan Pasar Belik, serta persoalan infrastruktur di wilayah Wisnu.
Rakor tersebut sekaligus menjadi momentum silaturahmi dengan Kapolres Pemalang yang baru, AKBP Anggaito Hadi Prabowo.
Monitoring Mingguan dan Target 31 Oktober
Dalam rapat tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pemalang, Tutuko Raharjo, memaparkan evaluasi realisasi pendapatan, belanja daerah, serta capaian kinerja fisik perangkat daerah.
Tutuko meminta OPD yang realisasi anggaran maupun capaian fisiknya masih rendah agar segera mengidentifikasi hambatan dan menyusun langkah percepatan.
Ia juga meminta monitoring dilakukan setiap minggu. Laporan tersebut perlu memuat perkembangan realisasi keuangan dan fisik, kegiatan yang mengalami kendala, serta tindak lanjut penyelesaiannya.
Selain itu, sebanyak 11 kecamatan yang belum menyelesaikan Self-Assessment Kecamatan Berdaya diminta menuntaskan kewajibannya paling lambat 31 Oktober 2026.
Tutuko turut menekankan keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam percepatan digitalisasi perlindungan sosial. Upaya tersebut dilakukan melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pelibatan ASN sebagai agen perlindungan sosial.
Melalui koordinasi, evaluasi berkala, dan percepatan pelaksanaan program, Pemkab Pemalang berharap target kinerja akhir tahun dapat tercapai. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Bagus Sutopo dan diikuti Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tutuko Raharjo, seluruh kepala perangkat daerah, kepala bagian, serta camat se-Kabupaten Pemalang.
(*)
Komentar