JURANEWS.ID, SEMARANG – Isu utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali mencuat ke publik.
Proyek transportasi modern yang menjadi simbol kemajuan nasional ini kini menghadapi tantangan besar berupa beban utang yang mencapai 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp118 triliun.
Pemerintah Indonesia saat ini tengah bernegosiasi dengan Bank Pembangunan China (CDB) untuk melakukan restrukturisasi utang tersebut.
Salah satu opsi yang dibahas adalah skema Real Estate Investment Trust (REIT) dengan memperpanjang tenor pembayaran hingga 50 tahun.
Skema ini dinilai menarik karena memungkinkan aset proyek tetap produktif sambil menekan beban fiskal jangka pendek.
Namun, wacana ini menuai kritik karena dikhawatirkan akan mewariskan beban utang jangka panjang kepada generasi mendatang.
Menanggapi hal itu, pemerhati transportasi perkeretaapian, Dr. H. Edi Nursalam, mengusulkan pendekatan alternatif berupa restrukturisasi dengan tenor pembayaran yang lebih pendek, hanya 5 hingga 10 tahun.
Menurutnya, langkah ini menunjukkan komitmen moral dan ekonomi Indonesia untuk menyelesaikan tanggung jawabnya tanpa membebani anak cucu di masa depan.
“Memang secara nominal cicilan akan lebih berat, tetapi secara prinsip, bangsa ini harus belajar menuntaskan kewajiban dengan cepat dan mandiri,” ujar Edi Nursalam dalam keterangan tertulis di Bogor, 4 November 2025.
Ia menilai tantangan terbesar bukan pada besarnya utang, melainkan pada cara kreatif pemerintah dalam mencari sumber pembayaran yang tidak memberatkan APBN.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah skema barter berbasis sumber daya alam (SDA), khususnya nikel. Edi menjelaskan, Indonesia merupakan produsen dan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, dengan total cadangan mencapai 17,7 miliar ton bijih dan 176,8 juta ton logam.
Nilai ekspor nikel nasional pada 2024 bahkan mencapai Rp126,5 triliun per tahun, sedangkan China merupakan konsumen nikel terbesar untuk industri otomotif listrik dan baja tahan karat.
Melalui mekanisme barter, kata Edi, sebagian utang prasarana proyek kereta cepat dapat dibayar menggunakan nilai ekspor produk nikel.
“Komponen prasarana seperti rel, jembatan, dan stasiun bisa dibarter dengan nilai nikel, sementara biaya sarana dan operasional tetap ditanggung konsorsium,” ujarnya.
Dengan mekanisme ini, utang bisa dilunasi maksimal dalam 10 tahun, bahkan idealnya lima tahun.
Lebih lanjut, Edi menilai skema barter juga bisa diterapkan untuk rencana pembangunan lanjutan proyek kereta cepat hingga Surabaya yang diperkirakan menelan biaya Rp500 triliun.
Dengan mengalokasikan Rp35 triliun nilai nikel per tahun selama 10 tahun, pemerintah dinilai dapat menutup 70% biaya prasarana tanpa membebani anggaran negara.
“Angka ini masih di bawah 30% dari total nilai ekspor nikel Indonesia, sehingga sangat realistis,” tegasnya.
Menurut Edi, meski terkesan kuno, skema barter justru efisien bagi negara kaya sumber daya seperti Indonesia.
Ia menegaskan, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan Menko Infrastruktur AHY pada 3 November 2025, bahwa negara harus hadir aktif dalam setiap proyek strategis nasional demi kepentingan rakyat.
“Daripada menambah utang hingga generasi mendatang, lebih baik melunasinya dengan kekayaan nasional sendiri,” pungkasnya.
(*)
Komentar