JURANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menggelar acara buka puasa bersama awak media di tengah sorotan publik terkait insiden penghalangan peliputan terhadap sejumlah wartawan di Kabupaten Pekalongan.
Kegiatan Silaturahim dan Buka Bersama dengan insan pers di Gradika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (10/3) dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai media.
Pertemuan yang dikemas sebagai ajang silaturahmi Ramadan itu nampaknya juga dipandang sebagai upaya meredakan ketegangan setelah muncul kritik dari kalangan pers mengenai pembatasan akses liputan saat kegiatan pemerintahan di Pekalongan.
Sehari sebelumnya, Senin siang 9 Maret 2026 sejumlah wartawan sempat dilarang meliput kegiatan pembinaan yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan saat penyerahan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan.
Larangan tersebut menimbulkan pertanyaan dari awak media karena kegiatan itu merupakan agenda pemerintahan yang bersifat terbuka.
Luthfi menegaskan bahwa pemerintah provinsi menghargai peran media sebagai bagian penting dalam sistem demokrasi. Ia menyebut kritik dari pers merupakan bentuk kontrol sosial yang harus diterima oleh pemerintah.
Luthfi secara terbuka mengajak media menjadi mitra kolaboratif dalam mengawal pembangunan di Jawa Tengah. Ia menekankan, peran media bukan sekadar pemberi kritik, melainkan mitra strategis untuk mengedukasi masyarakat. Ia mengapresiasi sinergi yang terjalin selama ini, terutama dalam memantau kinerja pemerintah.
“Saya tidak ingin ada lagi dinas yang menutup informasi. Anggaran dan progres pembangunan itu hak publik. Saya perintahkan semua terbuka, jangan ada yang ditutupi,” tegas Luthfi di hadapan awak media.
Meski demikian, insiden di Pekalongan memunculkan kekhawatiran di kalangan jurnalis mengenai praktik pembatasan akses informasi dalam kegiatan pemerintahan. Beberapa wartawan menilai kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa prinsip keterbukaan informasi publik harus dijaga secara konsisten oleh seluruh jajaran pemerintah.
Forum buka puasa bersama itu pun dimanfaatkan sebagai ruang dialog antara pemerintah provinsi dan insan pers. Komitmen pemerintah daerah untuk menjamin kebebasan pers serta memberikan akses peliputan yang transparan.
Di sisi lain, kegiatan tersebut juga dipandang sebagai langkah komunikasi politik untuk meredam polemik yang muncul setelah insiden penghalangan liputan tersebut menjadi perbincangan di kalangan media. Acara kemudian ditutup dengan tausiyah Ramadan sebelum para tamu melaksanakan buka puasa bersama.
Namun bagi sebagian jurnalis, pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada simbol silaturahmi semata, melainkan diikuti dengan komitmen nyata terhadap keterbukaan informasi dan penghormatan terhadap kerja jurnalistik.
(*)
Komentar