VIDEO Selisih Pungutan PKL Semarang Rp600 per Hari, Transparansi Karcis Dipertanyakan

Selisih Rp600 dari pembayaran dan nilai karcis PKL menjadi sorotan. Data 8.500 pedagang, mekanisme penyetoran, serta identitas petugas penarik pungutan malam hari turut dipertanyakan.

KLIK LINK UNTUK MELIHAT VIDEO : https://vt.tiktok.com/ZSs1qUjrT/

SEMARANG, JURANEWS.ID – Praktik pungutan terhadap pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah kawasan Kota Semarang menjadi sorotan. Penelusuran lapangan menemukan adanya pedagang yang mengaku membayar Rp3.000 setiap hari, tetapi hanya menerima tiga lembar karcis yang masing-masing tercantum nominal Rp800.

Jika keterangan tersebut sesuai dengan karcis yang diterima, total nilai karcis hanya Rp2.400. Artinya, terdapat selisih Rp600 dari uang yang dibayarkan pedagang.

Temuan ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai dasar penetapan nominal pungutan, mekanisme pemberian karcis, pencatatan transaksi, hingga pengawasan terhadap petugas penarik pungutan, terutama yang beraktivitas pada malam hari.

Penelusuran dilakukan di sejumlah kawasan Semarang Barat, di antaranya Simongan, Jalan Suratmo, Condrokusumo, dan beberapa ruas lainnya. Di kawasan tersebut, aktivitas PKL terlihat tersebar di sejumlah titik.

Sejumlah pedagang menyampaikan bahwa mereka membayar pungutan sebesar Rp3.000 per hari dan menerima tiga lembar karcis dengan nominal masing-masing Rp800.

Perbedaan antara uang yang dibayarkan dan nilai karcis tersebut perlu mendapat penjelasan dari pihak berwenang. Terutama mengenai dasar pungutan, prosedur administrasi, serta mekanisme pencatatan dan penyetoran uang yang diterima dari pedagang.

Dalam konfirmasi langsung kepada Dinas Perdagangan Kota Semarang pada Jumat (20/11/2026), salah satu kepala bidang menyampaikan bahwa jumlah PKL yang telah masuk dalam pendataan dinas mencapai lebih dari 8.500 pedagang.

Angka tersebut merupakan jumlah pedagang yang disampaikan telah terdata secara administratif. Namun, penelusuran di sejumlah kawasan memunculkan pertanyaan apakah data tersebut telah mencakup seluruh PKL yang faktual beraktivitas di lapangan.

Apabila terdapat pedagang aktif yang belum masuk dalam pendataan, cakupan pengawasan dan mekanisme penarikan pungutan perlu diperjelas.

Pendataan PKL bukan sekadar persoalan administrasi. Data tersebut berkaitan dengan penentuan objek pungutan, pengawasan petugas, pencatatan transaksi, hingga akuntabilitas penerimaan daerah.

Karena itu, perlu ada penjelasan mengenai metode pendataan, pembaruan jumlah PKL aktif, serta kesesuaian antara data administrasi dan kondisi faktual di lapangan.

Besarnya jumlah PKL yang telah terdata juga memberikan gambaran mengenai skala nominal pungutan apabila seluruh pedagang membayar Rp3.000 setiap hari.

Dengan menggunakan angka dasar 8.500 pedagang, simulasi perhitungannya sebagai berikut:

  • 8.500 pedagang × Rp3.000 = Rp25.500.000 per hari.
  • Rp25.500.000 × 365 hari = Rp9.307.500.000 per tahun.

Dengan demikian, nilai simulasi pungutan mencapai sekitar Rp9,3 miliar dalam setahun.

Sementara itu, apabila perhitungan menggunakan nilai tiga karcis dengan nominal masing-masing Rp800, maka total nilai karcis per pedagang adalah Rp2.400.

  • 8.500 pedagang × Rp2.400 = Rp20.400.000 per hari.
  • Rp20.400.000 × 365 hari = Rp7.446.000.000 per tahun.

Adapun selisih Rp600 per pedagang menghasilkan simulasi:

  • 8.500 pedagang × Rp600 = Rp5.100.000 per hari.
  • Rp5.100.000 × 365 hari = Rp1.861.500.000 per tahun.

Angka tersebut merupakan simulasi matematis berdasarkan asumsi seluruh 8.500 pedagang membayar setiap hari selama 365 hari. Perhitungan ini bukan angka realisasi penerimaan, kerugian daerah, ataupun bukti adanya penyimpangan.

Realisasi sebenarnya dapat berbeda, bergantung pada jumlah pedagang aktif, hari penarikan, dasar tarif, serta ketentuan pungutan yang berlaku.

Meski demikian, perbedaan nominal antara uang yang dibayarkan dan nilai karcis menjadi hal yang perlu dijelaskan secara terbuka agar mekanisme pungutan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan.

Penarik Pungutan Malam Hari Ikut Dipertanyakan

Selain nominal pungutan dan pendataan PKL, penelusuran juga menyoroti aktivitas penarik pungutan pada malam hari.

Dalam sejumlah kondisi di lapangan, terdapat penarik pungutan yang disebut tidak selalu terlihat mengenakan atribut atau identitas yang secara jelas menunjukkan bahwa mereka merupakan petugas resmi yang ditugaskan Dinas Perdagangan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana pedagang dapat memastikan identitas penarik pungutan. Apakah seluruh petugas yang melakukan penarikan pada malam hari memiliki surat tugas atau penugasan resmi? Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap aktivitas mereka?

Dalam sistem pungutan yang melibatkan banyak pedagang dan berlangsung di berbagai kawasan, kejelasan identitas petugas menjadi aspek penting. Pedagang perlu mengetahui siapa yang melakukan penarikan, atas dasar apa pungutan dilakukan, serta ke mana uang yang dibayarkan disetorkan.

Terlebih, aktivitas penarikan pada malam hari membutuhkan mekanisme identifikasi dan pengawasan yang jelas. Atribut, tanda pengenal, maupun bukti penugasan dapat menjadi sarana bagi pedagang untuk memastikan bahwa pungutan dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Dinas Perdagangan perlu menjelaskan apakah terdapat petugas resmi yang ditugaskan melakukan penarikan pada malam hari, bagaimana ketentuan identitas petugas, serta bagaimana evaluasi dilakukan apabila ditemukan penarik yang tidak menggunakan atribut atau identitas yang mudah dikenali.

Sorotan ini bukan untuk menyimpulkan status maupun legalitas pihak yang melakukan penarikan, melainkan mendorong kejelasan penugasan dan mekanisme pertanggungjawaban.

Persoalan lain yang perlu diperjelas adalah jumlah PKL yang sebenarnya beraktivitas di sejumlah kawasan Kota Semarang.

Data lebih dari 8.500 pedagang merupakan angka yang disampaikan Dinas Perdagangan sebagai jumlah PKL yang telah terdata. Namun, apakah jumlah tersebut sudah mencerminkan seluruh pedagang yang beraktivitas secara faktual masih perlu dipastikan melalui pendataan lapangan.

Jika terdapat pedagang yang belum tercatat, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pungutan yang dilakukan kepada mereka? Apakah seluruh pedagang yang menjadi objek pungutan telah masuk dalam sistem pendataan?

Selain itu, perlu dijelaskan bagaimana dinas memastikan kesesuaian antara jumlah pedagang, karcis yang diberikan, transaksi pungutan, dan penerimaan yang disetorkan.

Kejelasan hubungan antara data administrasi dan aktivitas di lapangan penting untuk memastikan tidak ada perbedaan pencatatan yang tidak dapat dijelaskan.

Pungutan terhadap PKL tidak hanya menyangkut nominal uang yang dibayarkan setiap hari. Persoalan ini juga berkaitan dengan transparansi dasar pungutan, validitas data pedagang, mekanisme pemberian karcis, pengawasan juru pungut, serta pencatatan dan rekonsiliasi penerimaan.

Selisih Rp600 dalam satu transaksi mungkin terlihat kecil. Namun, berdasarkan simulasi dengan jumlah 8.500 pedagang, nilainya dapat mencapai sekitar Rp1,86 miliar dalam setahun apabila seluruh asumsi perhitungan terpenuhi.

Angka tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kerugian atau penyimpangan. Namun, perbedaan nominal itu menjadi alasan penting untuk meminta penjelasan mengenai dasar pungutan dan mekanisme administrasinya.

Demikian pula dengan aktivitas penarik pungutan pada malam hari dan kemungkinan adanya pedagang yang belum masuk pendataan.

(*)

Komentar