PEMALANG, JURANEWS.ID – Upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pemalang dilakukan melalui program Desa Dampingan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin bersama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang Nurkholes menyerahkan berbagai bantuan kepada masyarakat Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Selasa (20/10/2026).
Penyerahan bantuan tersebut menjadi bagian dari kegiatan Penyerahan Bantuan dan Peninjauan Hasil Kegiatan Desa Dampingan yang melibatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah serta sejumlah pihak terkait.
Bantuan yang disalurkan mencakup berbagai sektor, mulai dari perbaikan rumah warga, infrastruktur jalan, pendidikan, kelistrikan, hingga pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
Di antaranya, 13 unit rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), satu paket rehabilitasi jalan aspal, 13 unit sambungan listrik murah, dua paket Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berupa usaha ternak ayam petelur serta penjualan gas LPG dan sembako, 50 paket perlengkapan sekolah, lima paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP), serta lima unit peningkatan kualitas RTLH.
Selain itu, masyarakat juga menerima bantuan jambanisasi, sambungan listrik murah, modal usaha, 100 paket sembako, serta 1.000 kaleng kornet daging sapi bagi mustahik.
Dukungan lain diberikan dalam bentuk peralatan usaha kelompok, sarana pertanian untuk Kelompok Tani Sri Wenang Kendalrejo berupa alat panen dan perontok padi, satu paket Alat Peraga Edukasi (APE) bagi PAUD KB Buah Hati, serta sembako untuk warga lanjut usia.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyampaikan bahwa program Satu OPD Satu Desa Binaan merupakan bentuk kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, organisasi perangkat daerah (OPD), Baznas, dunia usaha, dan masyarakat.
Menurutnya, program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui berbagai intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan desa. Bentuknya meliputi bantuan sosial, akses internet gratis, pemberdayaan UMKM, pelatihan ekonomi perempuan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan pendidikan, hingga dukungan usaha produktif.
Taj Yasin menegaskan, pemutakhiran data penerima bantuan menjadi salah satu faktor penting agar program pemerintah tepat sasaran.
Ia meminta pemerintah desa, operator data, dan pihak terkait melakukan pembaruan data secara berkala serta berkoordinasi setiap tiga bulan. Langkah tersebut diperlukan agar data yang digunakan sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan pendampingan supaya bantuan dari pemerintah provinsi, kabupaten, maupun pusat dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Nurkholes Akui Pengentasan Kemiskinan Butuh Kolaborasi
Sementara itu, Plt Bupati Pemalang Nurkholes menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah beserta rombongan atas kunjungan dan pelaksanaan program pendampingan Satu OPD Satu Desa Dampingan di Desa Kendalrejo.
Menurut Nurkholes, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperlukan karena masih banyak desa yang membutuhkan pendampingan, sementara kemampuan anggaran daerah masih terbatas.
Ia menjelaskan, berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan. Namun, pelaksanaannya perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan dapat terlihat.
Nurkholes juga mengajak seluruh jajaran OPD memperkuat sinergi, mengoptimalkan program yang telah berjalan, serta meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Ia berharap keselarasan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten dapat mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga Pemalang.
Program Desa Dampingan diharapkan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengembangkan usaha lokal dan membangun kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.
(*)
Komentar