PEMALANG, JURANEWS.ID – Kepastian kebijakan operasional menjadi salah satu aspirasi mitra pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pemalang.
Sejumlah persoalan, mulai dari insentif, hari operasional, pembayaran saat hari libur hingga biaya kendaraan distribusi, disampaikan dalam rapat koordinasi Satgas MBG bersama mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kamis (5/11/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Arjuna The Winner Hotel tersebut dibuka Plt Bupati Pemalang Nurkholes. Kegiatan menjadi forum koordinasi, pembinaan, sekaligus penyampaian aspirasi para mitra pengelola SPPG.
Ketua Penyelenggara sekaligus Sekretaris Paguyuban Mitra SPPG Pemalang, Sujarwo, mengatakan pembangunan satu dapur MBG membutuhkan investasi sedikitnya Rp2 miliar.
Besarnya investasi tersebut membuat para mitra membutuhkan kepastian kebijakan agar operasional dapur dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Para mitra berharap adanya kepastian kebijakan operasional, termasuk terkait insentif, hari operasional, pembayaran hari libur, serta biaya operasional dan sewa kendaraan,” ujar Sujarwo.
Ia menjelaskan, rakor tersebut merupakan bagian dari program kerja paguyuban untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi antarmitra dan pemerintah daerah.
Dari 50 mitra yang diundang, sebanyak 42 orang hadir dalam kegiatan tersebut. Penyelenggaraan rakor dilakukan secara swadaya melalui iuran para mitra.
Selain kepastian operasional, para mitra juga berharap pemerintah daerah memperoleh ruang kewenangan lebih besar untuk membantu menjembatani berbagai persoalan dengan pemerintah pusat, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemkab Jadi Penghubung Aspirasi Mitra
Plt Bupati Pemalang Nurkholes, yang juga menjabat Ketua Satgas SPPG Kabupaten Pemalang, mengapresiasi terselenggaranya pertemuan tersebut.
Menurutnya, rakor diperlukan untuk menyerap aspirasi sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi mitra dalam menjalankan program MBG.
Ia menyebutkan, dari sekitar 147 pemilik SPPG di Kabupaten Pemalang, baru sebagian yang dapat mengikuti pertemuan tersebut.
Nurkholes mengakui pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam pelaksanaan monitoring dan pengawasan, terutama terkait dasar regulasi serta dukungan anggaran Satgas melalui APBD.
Meski demikian, Pemkab Pemalang berupaya mengambil peran sebagai fasilitator dan penghubung antara mitra dengan pemerintah pusat, khususnya BGN.
Ia juga berharap keberadaan SPPG dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Salah satunya melalui pemanfaatan hasil pertanian dan peternakan lokal, seperti telur dan ayam, sebagai bahan baku program.
Dengan melibatkan pelaku usaha dan pemasok lokal, program MBG diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan gizi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Kami berharap program ini berjalan lancar, penerima manfaat mendapatkan pelayanan terbaik, dan para mitra juga dapat menjalankan usahanya dengan baik. Silakan sampaikan seluruh persoalan dan aspirasi agar dapat kami fasilitasi kepada pihak yang memiliki kewenangan,” kata Nurkholes.
Dinkes Perkuat Pengawasan Keamanan Pangan
Di sisi lain, aspek keamanan pangan menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Wiji Mulyati, mengatakan pihaknya siap memperkuat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap seluruh SPPG.
Menurutnya, keamanan makanan harus menjadi prioritas untuk mencegah kejadian luar biasa (KLB), seperti diare dan keracunan makanan, yang berisiko berdampak pada penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah.
Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan telah memberikan pembekalan kepada sekitar 174 petugas gizi SPPG mengenai pengelolaan dapur, higiene sanitasi, dan pencegahan keracunan makanan.
Hasil rakor selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui rapat Satgas MBG serta monitoring dan evaluasi secara sampling terhadap dapur SPPG. Pembinaan juga akan diberikan kepada Kepala SPPG dan tenaga ahli gizi.
Wiji berharap Kabupaten Pemalang dapat menjadi contoh dalam membangun koordinasi dan kolaborasi untuk menyukseskan program MBG, terutama dalam menjamin kualitas makanan dan penerapan higiene sanitasi di setiap dapur.
Sementara itu, Sujarwo menegaskan komitmen para mitra untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan melalui penerapan sistem Smart Kitchen. Sistem tersebut mendokumentasikan tahapan operasional dapur, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan hingga pendistribusian makanan.
Pengawasan juga mencakup higiene pekerja, penggunaan alat pelindung diri, pencegahan kontaminasi silang, kebersihan kendaraan distribusi, serta pelatihan karyawan.
Rakor tersebut turut menghadirkan narasumber dari Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, unit kerja vertikal BGN yang mendukung koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program MBG.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah daerah, Satgas, BGN, dan mitra SPPG diharapkan dapat memperkuat koordinasi agar pelaksanaan MBG berjalan optimal, aman, serta memberikan manfaat bagi penerima program dan perekonomian daerah.
(*)
Komentar