SEMARANG, JURANEWS.ID – Foto Gibran Rakabuming Raka masih terpampang di sejumlah ruangan kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meski ia telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Pemprov Jateng belum berencana menurunkan foto tersebut dan memilih menunggu instruksi dari pemerintah pusat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, mengatakan pihaknya belum menerima arahan resmi terkait penurunan foto Gibran. Pemprov Jateng, kata dia, tidak akan mengambil langkah sendiri sebelum ada perintah dari pemerintah pusat.
“Kami ikuti aturan yang ada di pemerintah pusat. Kami Pemerintah provinsi tidak mempunyai arahan apapun, sepanjang itu nanti ada perintah dari pusat kita lakukan,” ujar Iwan saat dikonfirmasi di Semarang, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan pantauan di kantor Gubernur Jateng, foto Gibran masih terpasang berdampingan dengan foto Presiden Prabowo Subianto di sejumlah ruangan. Salah satunya terlihat di ruang rapat lantai 4 kompleks kantor pemerintahan tersebut.
Kondisi serupa juga terlihat di Gedung DPRD Jawa Tengah. Foto Gibran masih tergantung dan belum ada tanda-tanda penurunan.
Iwan menegaskan, selama belum ada instruksi pemerintah pusat maupun agenda resmi terkait pemberhentian Wakil Presiden, Pemprov Jateng akan tetap memasang foto tersebut. Ia menyatakan pemerintah daerah akan mengikuti keputusan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kami tetap akan patuh pada perintah presiden,” katanya.
Saat ditanya mengenai persiapan teknis penurunan foto Gibran, Iwan enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia juga mengaku belum mengetahui apakah pengadaan foto Wakil Presiden pengganti nantinya akan menggunakan anggaran tahun 2026 atau 2027.
“Kami tidak tahu,” jelasnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026. Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tindak lanjut administrasi pemerintahan, termasuk pemasangan foto Wakil Presiden di kantor-kantor pemerintahan daerah.
Berdasarkan ketentuan konstitusi, kekosongan jabatan Wakil Presiden memiliki mekanisme tersendiri. Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih sebagai Wakil Presiden dalam waktu paling lambat 14 hari sejak terjadi kekosongan. MPR kemudian memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan setelah menerima usulan tersebut.
Dengan belum adanya instruksi penurunan foto dari pemerintah pusat, Pemprov Jateng memilih mempertahankan pemasangan foto Gibran untuk sementara waktu. Publik pun masih menunggu kepastian mengenai status administrasi jabatan Wakil Presiden serta kebijakan resmi pemerintah terkait atribut kenegaraan tersebut.
(*)
Komentar