JAKARTA, JURANEWS.ID – Sejumlah persoalan ekonomi dan kebijakan publik menjadi sorotan Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Mulai dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, risiko penerapan biodiesel B50 terhadap industri sawit, hingga polemik hak pensiun dan fasilitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pandangannya pada 13 November 2026, Achmad menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada triwulan III 2026 belum otomatis mencerminkan peningkatan kesejahteraan rakyat. BPS mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen dengan kontribusi 51,97 persen terhadap PDB. Namun, kenaikan harga pangan, tekanan kelas menengah, serta meningkatnya risiko gagal bayar pinjaman daring menunjukkan daya beli masyarakat masih menghadapi persoalan serius.
Bank Indonesia mencatat inflasi Oktober 2026 mencapai 3,23 persen secara tahunan, sementara inflasi pangan bergejolak mencapai 5,81 persen. Di sisi lain, 57,93 persen pekerja masih berada di sektor informal dengan rata-rata upah buruh Rp3,42 juta per bulan. Achmad juga menyoroti outstanding pinjaman daring yang mencapai Rp106,48 triliun pada September 2026, dengan tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau TWP90 meningkat menjadi 5,36 persen. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alarm bahwa sebagian rumah tangga berpotensi semakin bergantung pada utang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Achmad menilai stimulus transportasi senilai Rp883,4 miliar menjelang Natal dan Tahun Baru belum cukup menyelesaikan persoalan daya beli yang bersifat struktural. Pemerintah perlu memperkuat stabilisasi harga pangan, bantuan sosial tepat sasaran, penciptaan pekerjaan formal, serta peningkatan pendapatan pekerja. OJK juga diminta memperketat pengawasan pinjaman daring agar pertumbuhan pembiayaan tidak justru memperbesar risiko keuangan rumah tangga.
Pada isu energi, Achmad mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menerapkan mandatori biodiesel B50 secara kaku. Berdasarkan simulasi kuantitatif periode 2027–2030, kebijakan fixed mandate berpotensi menghindari impor solar hingga 46,82 juta kiloliter. Namun, peningkatan kebutuhan sawit untuk konsumsi domestik juga berisiko menekan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), yang dalam simulasi tersebut berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030.
Selain ancaman terhadap ekspor, penerapan B50 secara kaku juga dikhawatirkan meningkatkan kebutuhan insentif biodiesel, khususnya untuk sektor PSO. Kondisi tersebut berpotensi membuat dana pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tidak lagi mencukupi untuk membiayai insentif. Achmad mengusulkan skema B50 yang lebih adaptif dengan batas pengaman fiskal dan pasokan, sehingga tingkat bauran biodiesel dapat disesuaikan mengikuti perubahan harga pasar dan ketersediaan bahan baku.
Sementara itu, pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 turut memunculkan perdebatan mengenai hak pensiun dan fasilitas mantan pejabat negara. Achmad menyoroti ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 yang mengatur pensiun Presiden dan Wakil Presiden sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir apabila berhenti dengan hormat. Dengan acuan gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20,16 juta per bulan, nilai pensiun tersebut berpotensi mencapai Rp241,92 juta setahun atau sekitar Rp4,84 miliar jika diilustrasikan selama 20 tahun tanpa perubahan nominal.
Menurut Achmad, persoalannya bukan semata-mata hak pribadi Gibran, melainkan sistem yang tidak membedakan masa pengabdian dua tahun dengan lima tahun. Apalagi, fasilitas mantan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mencakup rumah kediaman, kendaraan negara dengan pengemudi, perawatan kesehatan keluarga, pembiayaan operasional tertentu, serta staf pegawai negeri. Karena itu, ia meminta pemerintah membuka informasi mengenai keseluruhan biaya fasilitas yang benar-benar diberikan kepada mantan pejabat.
Achmad membandingkan persoalan tersebut dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi. BPS mencatat penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta jiwa atau 8,07 persen. Sementara belanja APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,73 triliun dengan defisit Rp689,15 triliun. Meski biaya pensiun seorang mantan Wakil Presiden tidak signifikan untuk menjelaskan defisit negara, menurutnya prinsip efisiensi dan keadilan fiskal harus berlaku bagi seluruh pengeluaran pemerintah, termasuk fasilitas pejabat tinggi.
Karena itu, Achmad mendorong DPR dan pemerintah mengevaluasi UU Nomor 7 Tahun 1978 agar formula pensiun lebih proporsional dengan mempertimbangkan masa pengabdian, tanpa mencabut hak yang telah dijamin hukum secara sepihak. Ia juga meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara membuka laporan biaya fasilitas mantan pejabat, serta memastikan seluruh pengeluaran memiliki dasar hukum dan dapat diaudit oleh BPK.
Dari ketiga persoalan tersebut, Achmad menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, pengurangan impor energi, atau memberikan fasilitas kepada pejabat negara. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terjaganya industri nasional, serta penggunaan APBN yang transparan dan bertanggung jawab. Sebab, uang negara merupakan amanah rakyat yang harus diprioritaskan untuk kepentingan publik.
(*)
Komentar