JURANEWS.ID, SEMARANG – Universitas Diponegoro (UNDIP) menggelar kuliah umum bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Dr. Natalius Pigai, M.A., M.Hum., sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai HAM di lingkungan kampus.
Acara ini berlangsung di Auditorium FISIP UNDIP, Kampus Tembalang, pada Kamis, 30 Oktober 2025, dengan dihadiri oleh pimpinan universitas, dosen, dan lebih dari 450 mahasiswa.
Kuliah umum ini bertujuan untuk menginspirasi civitas academica UNDIP agar menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Kehadiran Menteri Natalius Pigai diharapkan dapat mempertegas komitmen UNDIP dalam mengarusutamakan HAM di perguruan tinggi.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara UNDIP dan Kementerian HAM RI tentang kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Inisiatif ini diprakarsai oleh Program Studi S1 Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan (DPIP) FISIP UNDIP, dengan dukungan Direktorat Inovasi, Hilirisasi, dan Kerja Sama, UNDIP.
Menteri Natalius Pigai menekankan bahwa HAM merupakan aset tak berwujud (intangible asset) paling berharga yang dimiliki bangsa.
“Menjaga dan menghormati HAM berarti menjaga martabat kemanusiaan itu sendiri,” tegasnya.
Ia juga mengajak mahasiswa untuk berani menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Rektor UNDIP, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa UNDIP adalah kampus yang merepresentasikan semangat kebangsaan dan keberagaman Indonesia.
Ia menyoroti inovasi riset yang dilakukan UNDIP, salah satunya pengembangan mesin desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air siap minum.
Ketua Panitia, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S.H., M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen UNDIP untuk menjadi pelopor penerapan nilai-nilai HAM di lingkungan akademik.
Kerja sama ini akan berlanjut melalui berbagai program strategis seperti penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan pusat studi HAM, dan integrasi HAM dalam kegiatan riset, pendidikan, dan pengabdian masyarakat.
Suasana kuliah umum ditutup dengan sesi dialog interaktif antara Menteri dan mahasiswa.
Berbagai pertanyaan kritis seputar penerapan HAM dalam konteks kebangsaan, keadilan sosial, dan pemerintahan menjadi topik yang hangat dibahas.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi civitas academica UNDIP untuk meneguhkan komitmen sebagai kampus pelopor nilai kemanusiaan, sejalan dengan Tujuan ke-16 Sustainable Development Goals (SDGs): Peace, Justice, and Strong Institutions.
Melalui kolaborasi dengan Kementerian HAM RI, UNDIP terus menegaskan dedikasinya untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang inklusif, humanis, dan berkelanjutan.
(*)
Komentar