JURANEWS.ID, JAKARTA – Pemerhati transportasi perkeretaapian, Dr. H. Edi Nursalam, menilai rencana pemerintah untuk melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) hingga Surabaya merupakan langkah strategis yang wajib diteruskan.
Menurutnya, memperdebatkan ulang proyek yang sudah berjalan dan terbukti hasilnya justru kontra-produktif serta bisa menciptakan preseden buruk dalam sistem pemerintahan.
Edi menegaskan, pembangunan kereta cepat bukanlah keputusan tiba-tiba. Dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS), proyek ini sudah lama direncanakan dan didukung oleh berbagai studi teknis.
Karena itu, melanjutkan proyek hingga Surabaya bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban agar investasi besar tersebut mencapai skala ekonomi yang optimal.
Menurutnya, jarak Jakarta–Bandung yang hanya sekitar 160 kilometer masih terlalu pendek untuk mencapai efisiensi ekonomi maksimal.
Sejak awal, jalur ini memang dirancang sebagai tahap pertama dari proyek besar yang akan menghubungkan Jakarta–Surabaya, bahkan berpotensi diteruskan hingga Denpasar, Bali.
Edi juga menjelaskan alasan mengapa rute Jakarta–Bandung dipilih sebagai tahap awal.
Kedua wilayah tersebut memiliki populasi besar dan aktivitas ekonomi tinggi, sehingga menjadi laboratorium ideal untuk pembelajaran teknologi dan model pembiayaan kereta cepat di Indonesia.
Dengan keberhasilan KCJB, kata dia, Indonesia kini memiliki pengalaman berharga untuk mengembangkan proyek serupa di masa depan.
Ia menepis kekhawatiran bahwa keberadaan kereta cepat akan mematikan moda transportasi lain seperti pesawat, jalan tol, atau bus antarkota.
Justru, kehadiran kereta cepat akan memperkuat sistem transportasi nasional dengan menyediakan moda alternatif yang efisien, aman, dan ramah lingkungan.
“Pangsa pasar kereta cepat hanya sebagian kecil dari total penumpang. Semua moda akan tetap punya perannya masing-masing,” ujar Edi.
Terkait isu utang proyek KCIC, Edi meminta publik memisahkan antara biaya prasarana dan sarana.
Biaya infrastruktur seperti rel dan stasiun, menurutnya, sebaiknya menjadi tanggung jawab negara melalui APBN, sementara operator cukup menanggung biaya sarana dan operasional yang bisa ditutup dari pendapatan tiket dan kerja sama komersial.
Skema serupa telah diterapkan di banyak negara maju.
Agar proyek berkelanjutan secara finansial, ia mendorong penerapan kebijakan Push and Pull untuk meningkatkan jumlah penumpang.
Pemerintah dapat mengatur agar perjalanan jarak pendek antar kota di Pulau Jawa lebih banyak menggunakan kereta cepat dibanding pesawat, seperti yang diterapkan di sejumlah negara Eropa.
“Lebih dari sekadar proyek transportasi, kereta cepat adalah simbol kemajuan bangsa. Ini mempercepat transfer teknologi dan membuka peluang bagi industri dalam negeri,” tegas Edi.
Ia menambahkan, sudah saatnya bangsa berhenti berdebat soal KCJB dan mulai melangkah ke timur, membangun konektivitas modern menuju Surabaya hingga Bali, demi masa depan transportasi Indonesia yang efisien dan berdaulat.
(*)
Komentar