JURANEWS.ID, MAUMERE – Dampak gempa bumi magnitudo (M) 7,7 Flores di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus didata. Memasuki hari kedelapan penanganan, BNPB mencatat 53.971 unit rumah mengalami kerusakan yang tersebar di tujuh kabupaten terdampak.
Data sementara per Sabtu (22/8/2026) tersebut terdiri atas 19.006 rumah rusak berat, 11.777 rusak sedang, dan 23.188 rusak ringan.
BNPB menegaskan proses pendataan dilakukan secara paralel dengan penanganan fase tanggap darurat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diketahui secara cepat dan menjadi dasar penentuan dukungan pada tahap pemulihan.
Dari tujuh kabupaten terdampak, Manggarai Timur mencatat jumlah rumah rusak paling banyak, yakni 17.039 unit.
Rinciannya, sebanyak 6.713 rumah rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 rumah rusak, terdiri dari 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan.
Kabupaten Ngada tercatat 8.129 rumah rusak, dengan 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.
Sementara Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 rumah rusak, terdiri atas 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan.
Kabupaten Nagekeo tercatat 4.829 rumah rusak, dengan rincian 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan.
Kemudian Kabupaten Ende sebanyak 3.953 rumah rusak, terdiri dari 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.
Sedangkan Kabupaten Sikka tercatat 3.574 rumah rusak, dengan 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.
Data 53.971 Rumah Masih Diverifikasi
BNPB menyatakan angka kerusakan tersebut masih bersifat sementara dan sedang melalui proses verifikasi serta validasi.
Tim dari Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB telah diterjunkan ke tujuh kabupaten terdampak untuk mempersiapkan proses tersebut.
Data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa telah diperoleh untuk Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Sementara untuk Kabupaten Manggarai, proses penginputan data masih berlangsung dan ditargetkan selesai dalam satu hingga dua hari ke depan.
Khusus di Nagekeo, proses verifikasi telah berjalan selama dua hari dengan melibatkan pemerintah daerah menggunakan instrumen pendataan BNPB.
Apabila data hasil verifikasi telah dinyatakan valid, data tersebut dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, jika hasil sampling BNPB menunjukkan adanya ketidaksesuaian, verifikasi ulang akan dilakukan.
Pendataan kerusakan rumah juga menjadi dasar untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.
Khusus rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.
BNPB juga merencanakan bimbingan teknis (bimtek) pada Selasa (25/8/2026) untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam proses pendataan.
Setelah bimtek, proses verifikasi dan validasi kerusakan rumah akan dilanjutkan di masing-masing kabupaten terdampak.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto sebelumnya menekankan pentingnya data yang akurat sebagai fondasi dalam menentukan bentuk dan sasaran bantuan pemerintah bagi masyarakat terdampak.
Karena itu, proses pendataan dilakukan sejak dini dan tidak menunggu fase tanggap darurat berakhir.
BNPB bersama pemerintah daerah terus menjalankan penanganan darurat sekaligus pendataan kerusakan secara bersamaan.
Penanganan darurat tetap diprioritaskan untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat. Sementara data kerusakan disiapkan sebagai dasar agar proses pemulihan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
(*)
Komentar