JURANEWS.ID, SEMARANG – Aksi Kamisan Semarang menggelar aksi simbolik di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (11/6/2026) petang. Dalam aksi tersebut, peserta membentangkan spanduk bertuliskan “Klakson Jika Muak dengan Pemerintah” yang langsung mendapat respons dari para pengguna jalan.
Suara klakson kendaraan bermotor terdengar bersahutan selama aksi berlangsung. Mulai dari pengendara ojek online, pengemudi mobil pribadi, Bus Rapid Transit (BRT), hingga pedagang keliling ikut merespons ajakan tersebut dengan cara masing-masing.
Salah satunya Hadmono (55), pedagang cilok asal Purbalingga yang berjualan di sekitar lokasi. Ia memilih membunyikan terompet khas pedagang keliling sebagai bentuk ekspresi atas kondisi ekonomi yang menurutnya semakin berat.
“Iya ikut nyalakan terompet karena takut kondisi sekarang semua barang bakal naik, lalu bisa ambil untung dari mana,” ujarnya.
Hadmono mengaku telah merasakan penurunan daya beli masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan menurutnya, kondisi saat ini lebih sulit dibanding masa pandemi Covid-19.
“Biasanya sehari bawa 1.000 biji cilok, sekarang paling banyak 800 biji. Pembeli semakin sepi,” katanya.
Ia juga mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pendukung usaha, termasuk plastik kemasan yang menjadi kebutuhan penting dalam berjualan.
Menurut Hadmono, kenaikan harga bahan bakar minyak dan berbagai kebutuhan pokok turut berdampak pada biaya produksi sekaligus menurunkan daya beli masyarakat.
Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Semarang (Polines), Kevin Kurnia Priambodo, mengatakan aksi membunyikan klakson merupakan cara sederhana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat terkait kondisi ekonomi yang dirasakan saat ini.
Menurutnya, respons pengguna jalan menunjukkan keresahan tidak hanya dirasakan mahasiswa, tetapi juga berbagai lapisan masyarakat.
“Hampir semua pengguna jalan ikut membunyikan klakson, mulai dari ojek online, taksi, BRT, pemilik mobil pribadi hingga pedagang kecil. Ini menunjukkan keresahan ekonomi dirasakan banyak kalangan,” ujarnya.
Kevin menilai aksi tersebut menjadi bentuk kritik sosial sekaligus pengingat kepada pemerintah agar lebih responsif terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Ia juga mengungkapkan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian gerakan yang sebelumnya telah dilakukan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil di Semarang.
Peserta Aksi Kamisan Semarang lainnya, Septia Linasari, menyebut aksi simbolik tersebut bertujuan memperlihatkan bahwa keresahan terhadap kondisi ekonomi saat ini tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa, tetapi juga masyarakat umum.
“Yang terdampak bukan hanya mahasiswa, tetapi juga pekerja informal, pedagang kecil, hingga masyarakat kelas menengah,” katanya.
Menurut Septia, berbagai persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah agar tidak semakin membebani kehidupan warga.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui adanya tantangan ekonomi yang dipengaruhi kondisi global. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami harus bersama Bank Indonesia, OJK, perbankan, dan pelaku usaha untuk menyelesaikan persoalan dampak ekonomi yang terjadi,” ujar Luthfi.
Ia menjelaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Jawa Tengah. Saat ini terdapat sekitar 4,2 juta pelaku UMKM di Jawa Tengah, dengan 2,7 juta di antaranya merupakan usaha mikro dan kecil.
Untuk mendukung keberlangsungan usaha tersebut, Pemprov Jateng telah membuka akses pembiayaan dengan bunga ringan serta memberikan berbagai pelatihan pemasaran dan pengemasan produk.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengungkapkan bahwa pemerintah daerah juga tengah melakukan penyesuaian perencanaan anggaran infrastruktur akibat kenaikan harga material yang dipengaruhi kondisi ekonomi global.
“Kami sedang melakukan perhitungan ulang karena kenaikan harga material juga berdampak pada para penyedia jasa konstruksi,” ujarnya.
Aksi simbolik membunyikan klakson di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah tersebut menjadi salah satu bentuk ekspresi publik terhadap dinamika ekonomi yang sedang berlangsung. Sementara itu, pemerintah daerah menyatakan terus berupaya menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung keberlangsungan usaha masyarakat.
(*)
Komentar