JURANEWS.ID, TULUNGAGUNG – Kabupaten Tulungagung, yang dikenal sebagai “Bumi Marmer” atau “Kota Cethe” di Jawa Timur, telah menyelenggarakan program angkutan sekolah gratis sejak tahun 2013.
Lebih dari sekadar perjalanan, program ini melalui Dinas Perhubungan telah membawa perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan bagi keluarga dan pelajar di wilayah perkotaan maupun pinggiran.
Program ini ditujukan untuk seluruh pelajar SD hingga SMA tanpa pungutan biaya, dengan tiga tujuan utama: mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan risiko kecelakaan, menumbuhkan budaya transportasi publik dan disiplin waktu, serta menjadi dasar pembangunan sistem angkutan umum massal yang berkelanjutan di masa depan.
Sebelum program ini ada, situasi transportasi pelajar penuh tantangan. Lebih dari 60 persen siswa menggunakan sepeda motor pribadi meski jarak kurang dari 10 km, meningkatkan risiko kecelakaan.
Keluarga berpenghasilan rendah harus mengeluarkan Rp 200.000–Rp 300.000 per bulan untuk transportasi, sementara kehadiran siswa sering tidak stabil saat cuaca buruk. Lebih dari 300 kendaraan pribadi pelajar setiap hari juga menyebabkan kepadatan dan polusi udara.
Angkutan sekolah beroperasi pada jam 05.30–07.00 dan 12.30–14.00 dengan kecepatan rencana 40 km/jam.
Sejak dijalankan, perubahan positif terasa nyata: kasus kecelakaan melibatkan pelajar menurun 27 persen, keluarga menghemat hingga Rp 3,6 juta per tahun per siswa, dan tingkat kehadiran sekolah meningkat 12 persen.
Lebih dari 1.500 pelajar per hari berangkat dengan aman, sementara penurunan lebih dari 300 kendaraan pribadi membuat lalu lintas lebih tertib dan emisi karbon menurun.
Dampak transformatif juga terlihat dari sisi lingkungan: operasional bus menghemat sekitar 1.200 liter bahan bakar per bulan.
Namun, berdasarkan kajian Bappeda Tulungagung (2024), program ini masih menghadapi tantangan. Armada saat ini hanya 9 bus ditambah 33 MPU, yang hanya mampu melayani 16 dari 233 sekolah dengan cakupan sekitar 30 persen wilayah pendidikan utama.
Evaluasi kinerja juga menunjukkan masalah muat yang terlalu tinggi – tingkat isian pada rute utama mencapai 137 persen (19 kursi diisi 26 penumpang) – yang menurunkan kenyamanan dan keselamatan.
Selain itu, armada berusia rata-rata 10 tahun membutuhkan peremajaan, jadwal keberangkatan belum tetap, dan 21 persen aspek standar pelayanan minimum masih kurang (seperti papan trayek, kotak P3K, dan identitas pengemudi).
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menyatakan bahwa program ini adalah inisiatif pelayanan publik untuk mewujudkan akses pendidikan yang setara, aman, dan berkelanjutan bagi generasi muda Tulungagung.
(*)
Komentar