JURANEWS.ID, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempercepat penanganan pascabanjir di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, melalui koordinasi lintas lembaga dan pemerintah daerah.
Kepala BNPB, Suharyanto, melakukan kunjungan langsung ke wilayah terdampak pada Jumat (27/3). Setibanya di Surabaya, ia bersama jajaran BNPB langsung menuju Kabupaten Pasuruan yang dilanda banjir sejak Selasa (24/3).
Dalam kunjungannya, Suharyanto berdiskusi dengan Wakil Bupati Pasuruan dan Forkopimda setempat untuk membahas perkembangan serta kendala penanganan banjir.
“BNPB akan melakukan langkah penanganan darurat sesuai kewenangan, serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” ujarnya di Kantor Kecamatan Rejoso.
Ia menjelaskan, selain curah hujan tinggi, banjir juga dipicu oleh pendangkalan dan penyempitan badan sungai. Kondisi ini menyebabkan wilayah yang lebih rendah dari permukaan sungai kerap terdampak banjir saat musim hujan.
BNPB pun menyiapkan langkah penanganan terpadu. Dalam jangka pendek, fokus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Sementara jangka menengah dilakukan melalui normalisasi sungai, dan jangka panjang akan dikoordinasikan di tingkat pusat.
Usai rapat, Kepala BNPB meninjau dapur umum di lokasi pengungsian yang mampu memproduksi sekitar 1.500 paket makanan setiap hari, serta memastikan ketersediaan logistik bagi para penyintas.
Selain itu, Suharyanto juga mengunjungi lokasi terdampak di Dusun Balongrejo, Desa Kedungringin, Kecamatan Beji. Di lokasi tersebut, banjir masih merendam rumah warga dan lahan pertanian dengan ketinggian air antara 10 hingga 40 sentimeter.
Ia juga berdialog langsung dengan warga terdampak sekaligus menyerahkan bantuan permakanan, termasuk bagi anak-anak.
Menurut Suharyanto, kehadiran BNPB sejak awal merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan bencana dilakukan secara cepat dan tepat di seluruh wilayah Indonesia.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi penanganan dampak hidrometeorologi dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam rapat tersebut mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mulai terjadi pada April dan mencapai puncak pada Agustus 2026.
Sementara itu, BNPB menegaskan pentingnya mitigasi bencana melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah pusat.
Sejumlah langkah antisipasi yang disiapkan antara lain apel kesiapsiagaan personel dan peralatan, operasi modifikasi cuaca (OMC), penyediaan sumber air, hingga penyiapan helikopter water bombing jika diperlukan.
Upaya ini diharapkan mampu meminimalkan dampak bencana, baik banjir maupun kekeringan, yang berpotensi terjadi di wilayah Jawa Timur dalam waktu mendatang.
(*)
Komentar