JAKARTA, JURANEWS.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat operasi darat untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat dan mencapai risiko puncak pada Agustus hingga September 2026.
Penguatan tersebut menjadi salah satu poin utama dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Rakor dihadiri Kepala BNPB, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, serta perwakilan BMKG, TNI dan Polri.
Berdasarkan data hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai sekitar 48.889,69 hektare.
Enam wilayah yang menjadi prioritas penanganan yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar, mencapai sekitar 28.680,47 hektare. Selanjutnya Riau 15.551,76 hektare, Kalimantan Tengah 3.069,52 hektare, Sumatera Selatan 664,87 hektare, Jambi sekitar 540 hektare, dan Kalimantan Selatan 383,07 hektare.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena prakiraan BMKG menunjukkan risiko karhutla masih tinggi, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Operasi Darat Jadi Andalan Saat OMC Terkendala
BNPB menegaskan operasi darat menjadi ujung tombak penanganan karhutla, terutama ketika Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tidak dapat berjalan optimal akibat minimnya awan hujan.
“Kita tidak hanya mengejar api padam, tetapi juga memastikan api benar-benar padam dan tidak muncul kembali,” demikian penegasan Kepala BNPB dalam rakor tersebut.
BNPB telah melaksanakan OMC di enam provinsi prioritas dan tetap menyiagakan pesawat untuk melakukan penyemaian ketika kondisi awan memenuhi syarat.
Namun, operasi udara tetap diposisikan sebagai pendukung operasi darat.
Saat ini terdapat 35 unit armada udara, terdiri atas 12 helikopter atau pesawat patroli, 21 helikopter water bombing, dan dua pesawat OMC. BNPB juga mengupayakan tambahan delapan unit helikopter water bombing.
Khusus wilayah gambut, operasi water bombing dinilai belum cukup. Setelah penyiraman dari udara, personel di lapangan tetap harus melakukan penyisiran dan pemadaman untuk memastikan api benar-benar tidak menyala kembali.
Perhatian pemerintah juga tertuju pada kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur.
Karhutla yang mulai terjadi pada Senin (3/8) tersebut berdasarkan laporan terbaru BNPB hingga Senin (10/8) telah berdampak pada area sekitar 742,70 hektare. Data tersebut masih dalam proses pendataan ulang.
Dari 34 titik kebakaran yang sebelumnya terpantau, saat ini tidak lagi terpantau titik api di wilayah P30 dan Dingklik. Namun, tim gabungan masih melakukan penanganan darat di kawasan Ranupani.
Operasi water bombing juga terus dilakukan. Pada Senin (10/8), tercatat sembilan rit water bombing dengan total 24.000 liter air untuk membantu proses pemadaman.
Kawasan TNBTS masih ditutup sementara sampai kondisi benar-benar dinyatakan aman.
Ribuan Personel Dikerahkan di Enam Provinsi
Penguatan satgas darat juga dilakukan di seluruh provinsi prioritas.
Di Riau, sebanyak 17.854 personel gabungan dikerahkan untuk pemadaman dan pendinginan. Sumatera Selatan mengerahkan 11.567 personel, Jambi 5.818 personel, Kalimantan Barat 1.410 personel, Kalimantan Tengah 10.700 personel, dan Kalimantan Selatan 770 personel dengan 219 personel berstatus siaga.
BNPB juga menyiapkan dukungan berupa selang panjang, pompa jinjing, flexible tank, sumur bor dangkal hingga dukungan operasional bagi personel yang bertugas langsung di lapangan.
Dukungan alat berat juga dapat diberikan untuk pelebaran kanal gambut, pembuatan embung maupun sodetan.
Ancaman karhutla tidak hanya berkaitan dengan luas lahan terbakar. Pemerintah juga mewaspadai dampak asap terhadap kualitas udara, termasuk potensi asap lintas batas negara.
Berdasarkan pantauan citra satelit, asap terpantau bergerak menuju wilayah Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan Barat pada 4 serta 6–9 Agustus 2026.
Kualitas udara di sejumlah wilayah pada 9 Agustus juga berada pada kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif hingga sangat tidak sehat.
Kota Pontianak tercatat memiliki AQI tertinggi, yakni 193.
Kondisi tersebut meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya bagi anak-anak, lansia dan balita.
BNPB Dorong Pencegahan dan Penegakan Hukum
Pemerintah juga menyoroti masih adanya regulasi daerah yang memungkinkan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Regulasi tersebut akan ditertibkan agar tidak menjadi celah bagi praktik pembakaran lahan, terutama ketika kondisi cuaca semakin kering.
BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri dan unsur terkait akan memperkuat pencegahan, operasi darat, operasi udara serta penegakan hukum.
Masyarakat di wilayah rawan karhutla juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar dan meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber api.
Kondisi kemarau yang kering membuat api lebih mudah menyebar. Karena itu, pencegahan sejak dini menjadi kunci untuk menekan meluasnya karhutla selama periode risiko Agustus–September 2026.
(*)
Komentar