JURANEWS.ID, PEMALANG – Pemerintah Kabupaten Pemalang terus memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif melalui penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Upaya tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Monitoring PPRG yang digelar Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) Kabupaten Pemalang di aula dinas setempat beberapa waktu lalu.
Kegiatan ini diikuti perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Pemalang sebagai langkah memperkuat sinergi dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap program pembangunan daerah.
Wujudkan Pembangunan yang Adil dan Inklusif
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah mendorong seluruh perangkat daerah agar semakin memahami pentingnya penyusunan program dan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara setara, baik laki-laki maupun perempuan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, Triyatno Yuliharso, menegaskan bahwa penerapan PPRG menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Menurutnya, setiap proses perencanaan pembangunan perlu mempertimbangkan kebutuhan, peran, serta kondisi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Evaluasi Anggaran Responsif Gender
Dalam kesempatan tersebut, Pengelola PPPA Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, Asih Budiningrum, memaparkan hasil Monitoring dan Evaluasi PPRG Tahun 2024–2025 sekaligus menyampaikan Rekapitulasi Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun 2025.
Paparan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk melihat sejauh mana implementasi PPRG telah diterapkan oleh masing-masing perangkat daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperkuat.
Monitoring ini juga bertujuan memastikan bahwa setiap program pemerintah mampu memberikan manfaat yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan gender.
Dorong OPD Konsisten Terapkan Perspektif Gender
Melalui kegiatan ini, Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang berharap seluruh OPD dan pemerintah kecamatan semakin konsisten mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi.
Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dengan sinergi lintas perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang optimistis implementasi PPRG dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
(*)
Komentar