MANGGARAI, JURANEWS.ID – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), berlangsung dalam suasana berbeda.
Upacara yang digelar di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Senin (17/8/2026), menjadi momentum bagi pemerintah untuk menegaskan percepatan penanganan darurat gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang kawasan Flores.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, kehadiran jajaran menteri dan pimpinan lembaga di NTT sejak hari pertama bencana merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendampingi masyarakat terdampak.
“Sejak hari pertama kejadian, kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemulihan,” ujar Pratikno usai mengikuti Upacara Bendera HUT ke-81 RI di Ruteng.
Bantuan Disisir ke Wilayah Terdampak
Pratikno menjelaskan, penanganan darurat dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi di berbagai wilayah terdampak.
Pemerintah membagi tugas untuk menyisir daerah yang membutuhkan bantuan dengan cepat, termasuk mengirimkan bantuan logistik menuju Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, hingga wilayah yang masih terisolir di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka.
Koordinasi juga terus dilakukan bersama Satgas DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait, baik secara langsung maupun melalui konferensi video, untuk memastikan masa tanggap darurat berjalan efektif.
BNPB Siapkan Puluhan Ribu Paket Bantuan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto mengatakan pemerintah telah memperkuat dukungan logistik dan armada untuk menjangkau masyarakat terdampak.
Posko Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, telah menampung dan menyalurkan bantuan logistik, termasuk 50.000 paket bantuan dari Presiden RI.
Bantuan tersebut kemudian disalurkan melalui dua posko utama di NTT, yakni Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere.
Posko Labuan Bajo melayani wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur dan Ngada. Sementara Posko Maumere menangani distribusi bantuan untuk Kabupaten Sikka, Ende dan Nagekeo.
11 Pesawat Dikerahkan, Jalur Laut Ikut Dibuka
Kondisi geografis Flores dan sejumlah wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pendistribusian bantuan.
Untuk mengatasi kendala tersebut, BNPB bersama unsur gabungan mengerahkan armada melalui jalur darat, laut dan udara.
Sebanyak 6 pesawat disiagakan di Labuan Bajo dan 5 pesawat di Maumere, termasuk helikopter yang dipersiapkan untuk mendukung evakuasi medis darurat.
Di jalur darat, truk-truk logistik berukuran besar dimobilisasi ke sejumlah titik penyaluran utama.
Sementara jalur laut diperkuat dengan pengoperasian kapal Pelni dan kapal feri untuk menjangkau wilayah kepulauan, termasuk Pulau Palue.
Korban Meninggal Bertambah Jadi 54 Jiwa
Dalam perkembangan terbaru, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa M 7,7 Flores mencapai 54 jiwa per Senin (17/8/2026).
Sementara itu, pendataan korban luka masih dilakukan secara dinamis oleh petugas gabungan di lapangan.
BNPB juga meminta pemerintah daerah melakukan pendataan kerusakan secara paralel dan berjenjang dengan metode by name by address.
Pendataan tersebut tidak harus menunggu seluruh wilayah selesai diverifikasi. Data yang telah dinyatakan valid dapat langsung digunakan sebagai dasar pelaksanaan perbaikan.
Rumah Warga Jadi Prioritas Utama
Suharyanto menegaskan, pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan menjadi prioritas dalam proses pemulihan.
“Pendataan rumah masyarakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas utama kami. Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah permukiman warga terpenuhi,” ujar Suharyanto.
Ia menambahkan, pemerintah tidak ingin proses perbaikan terhambat hanya karena menunggu seluruh data selesai dikumpulkan.
“Pendataan tidak perlu menunggu selesai semua, begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat,” pungkasnya.
Pemerintah memastikan penanganan darurat dan pemulihan pascagempa Flores terus dipercepat dengan mengutamakan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi bantuan serta pemulihan permukiman dan fasilitas publik yang terdampak.
(*)
Komentar