SEMARANG, JURANEWS.ID – Provinsi Jawa Tengah masuk dalam tiga besar wilayah dengan jumlah laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terbanyak di Indonesia sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sebanyak 6.860 pekerja di Jawa Tengah tercatat mengalami PHK.
Jumlah tersebut menempatkan Jawa Tengah di bawah Jawa Barat dengan 14.694 pekerja dan Banten sebanyak 8.649 pekerja. Sementara itu, Jawa Timur mencatat 6.574 pekerja dan DKI Jakarta sebanyak 5.360 pekerja.
Secara nasional, laporan PHK yang masuk ke sistem JKP selama periode tersebut mencapai 72.336 tenaga kerja.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Ahmad Aziz, meminta masyarakat melihat kondisi ketenagakerjaan secara objektif. Menurutnya, persoalan PHK memang terjadi di sejumlah perusahaan, tetapi kondisi investasi dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah juga perlu diperhitungkan.
Aziz tidak menampik adanya perusahaan yang terpaksa mengurangi jumlah pekerja akibat tekanan ekonomi, persoalan bahan baku, melemahnya pasar, hingga berkurangnya pesanan dari pembeli.
“Kalau kita bicara PHK, memang kita tidak menafikan ada beberapa perusahaan yang mengalami permasalahan. Ada pengurangan tenaga kerja karena disebabkan beberapa hal, mungkin karena bahan baku, pasar, mungkin karena buyer-nya mengurangi pesanan, dan lain sebagainya,” ujar Aziz kepada Tribun di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu (11/11/2026).
Saat ditanya mengenai sektor yang paling banyak melakukan PHK, Aziz menyebut industri tekstil memiliki porsi cukup signifikan. Meski demikian, menurutnya, kasus pengurangan tenaga kerja terjadi di berbagai sektor usaha.
Ia mengatakan pemerintah telah melakukan pendampingan kepada perusahaan untuk mengantisipasi PHK. Pemutusan hubungan kerja, lanjutnya, semestinya menjadi pilihan terakhir setelah berbagai langkah efisiensi tidak lagi mampu menyelamatkan kondisi perusahaan.
Langkah yang dapat ditempuh perusahaan antara lain mengurangi jam kerja, memangkas waktu lembur, mengurangi jumlah shift, hingga melakukan penyesuaian tenaga kerja secara bertahap.
“Kami sudah memitigasi dari awal. PHK itu tahapan terakhir yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Kami selalu melakukan pendampingan,” jelasnya.
Aziz juga menegaskan bahwa pemerintah memastikan pekerja terdampak tetap mendapatkan hak-hak normatif sesuai ketentuan, termasuk pesangon, pencairan Jaminan Hari Tua (JHT), serta akses program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Melalui program JKP, pekerja yang memenuhi persyaratan berhak memperoleh manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan. Selain itu, tersedia fasilitas peningkatan keterampilan (upskilling) maupun alih keterampilan (reskilling) secara gratis melalui balai latihan kerja daerah dan pusat.
Pekerja terdampak juga dapat memanfaatkan layanan informasi lowongan dan penempatan kerja melalui platform digital Ayo Kerja milik Disnakertrans Jateng maupun Siap Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan.
“Kalau mau berwirausaha ikut pelatihan tempat kami maupun dari balai besar punyanya pusat, ada pelatihan kuliner, mau jadi guide pendaki gunung, guide biasa, barista dan sebagainya gratis,” ujarnya.
Disnakertrans Klaim Tersedia 160 Ribu Lowongan Kerja
Di tengah tingginya angka PHK, Disnakertrans Jateng menyebut peluang kerja di wilayah tersebut masih terbuka lebar.
Berdasarkan data Informasi Pasar Kerja Kabupaten/Kota, jumlah pencari kerja terdaftar di Jawa Tengah mencapai sekitar 130.000 orang. Sementara itu, jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia di berbagai perusahaan mencapai sekitar 160.000 posisi.
Aziz menilai salah satu persoalan yang menghambat penyerapan tenaga kerja adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan perusahaan dan preferensi pencari kerja atau mismatch.
Ketidaksesuaian tersebut dapat terjadi karena perbedaan bidang pekerjaan, lokasi perusahaan yang dianggap terlalu jauh, maupun pilihan pribadi pencari kerja terhadap posisi tertentu.
“Artinya untuk bekerja itu sebenarnya masih banyak lowongan. Nah, kadang-kadang ada namanya mismatch. Ternyata ada pencari kerja enggak suka kerja di bagian itu alasannya jauh dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, Disnakertrans Jateng mengoptimalkan penyelenggaraan bursa kerja atau job fair di berbagai kabupaten dan kota.
Aziz mencontohkan, dalam salah satu kegiatan bursa kerja yang digelar baru-baru ini, tersedia lebih dari 6.000 lowongan dengan ribuan pendaftar. Ratusan peserta disebut langsung terserap, sedangkan sebagian lainnya masih mengikuti tahapan seleksi.
Selain memperluas akses informasi pekerjaan, Disnakertrans Jateng juga menjalin sinergi dengan Dinas Pendidikan dan perguruan tinggi vokasi untuk mempersiapkan lulusan agar lebih siap memasuki dunia kerja.
Pembekalan tidak hanya diarahkan pada kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga keterampilan nonteknis atau soft skill. Di antaranya kedisiplinan, ketahanan mental, dan kemampuan bekerja sama.
Aziz mengatakan kesiapan menghadapi dunia kerja perlu dibangun sejak bangku pendidikan, mengingat persaingan dan kebutuhan industri terus berkembang.
“Seperti seminggu yang lalu saya mengajar di salah satu SMK. Saya sampaikan kondisi saat ini dan tantangan ke depan, lalu bekal apa saja yang harus dimiliki oleh anak-anak ketika mau masuk ke dunia kerja maupun berwirausaha,” tuturnya.
Data 6.860 pekerja terdampak PHK di Jawa Tengah menjadi catatan serius bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, pemerintah menyebut masih tersedia sekitar 160 ribu lowongan kerja. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat mengakses peluang tersebut melalui peningkatan keterampilan, kesesuaian kompetensi, dan penempatan kerja yang tepat.
(*)
Komentar