JAKARTA, JURANEWS.ID – Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membangun budaya antikorupsi sejak lingkungan pendidikan mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jawa Tengah menerima penghargaan dalam ajang Apresiasi Komitmen Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026 sebagai wilayah yang dinilai berhasil memperkuat integritas pendidikan melalui program Sekolah Berintegritas (SBI).
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 yang digelar KPK di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).
Luthfi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi penguat bagi upaya pencegahan korupsi yang dimulai sejak lingkungan pendidikan.
“Pencegahan dini pada anak-anak kita ini sangat penting sekali, ini sebagai upaya membangun integritas secara nasional,” kata Luthfi.
Menurut Luthfi, penguatan integritas melalui program SBI menyasar empat unsur utama di lingkungan sekolah, yakni kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan non-guru, serta murid.
Para siswa didorong membangun kebiasaan jujur sejak dini, mulai dari tidak menyontek hingga menjalankan kegiatan organisasi siswa secara transparan dan tanpa kecurangan.
Sementara itu, guru diharapkan tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga memberikan keteladanan mengenai integritas.
Kepala sekolah juga diarahkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola sekolah.
“Anak-anak sekolah dididik untuk tidak menyontek, dididik untuk bertindak jujur, kemudian dididik kegiatan OSIS yang apa adanya, tidak curang dan lain sebagainya. Kemudian guru juga harus mendidik terkait dengan integritas,” ujarnya.
Dari Pemilihan OSIS hingga Kanal Pengaduan Digital
Penerapan budaya integritas juga didorong masuk ke berbagai aktivitas sehari-hari di sekolah.
Sejumlah praktik yang dikembangkan antara lain pemilihan OSIS secara jujur, pelaksanaan tes atau ulangan menggunakan sistem digital, kanal pengaduan digital, hingga Laboratorium Sekolah Berintegritas.
Luthfi menegaskan, sekolah harus menjadi lingkungan yang mampu mencegah berbagai praktik penyimpangan sejak dini.
“Jangan sampai masuk sekolah bayar, kemudian ada pungli dan lain sebagainya. Jadi pendidikan dini ini digunakan untuk upaya pencegahan, bahwa integritas dalam pencegahan tindak pidana korupsi disiapkan dari anak-anak kita,” tegasnya.
Program Sekolah Berintegritas di Jawa Tengah telah dimulai sejak 2023 dengan melibatkan 104 sekolah.
Pada 2025, implementasinya diperluas hingga mencapai 645 sekolah.
Tahun ini, Pemprov Jawa Tengah kembali memperkuat program tersebut melalui pembentukan 12 Laboratorium Sekolah Berintegritas di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut program SBI Jawa Tengah sebagai salah satu praktik baik yang diharapkan dapat diterapkan lebih luas di daerah lain.
“Dengan menampilkan nama Sekolah Berintegritas saja, setidaknya auranya itu sudah menyebar ke semuanya. Harapannya ini menyebar ke semuanya,” ujar Setyo.
Setyo menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum.
Menurutnya, upaya pencegahan harus dibangun melalui pendidikan dan pembentukan karakter sejak usia dini.
Pendidikan, kata dia, tidak cukup hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas. Nilai kejujuran, komitmen, konsistensi, dan integritas juga harus menjadi bagian dari karakter mereka.
“Secerdas apa pun teknologi, tidak akan bisa menggantikan integritas,” tegas Setyo.
Program Sekolah Berintegritas Jawa Tengah tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana pendidikan antikorupsi dapat diarahkan tidak hanya melalui teori, tetapi juga melalui praktik dan budaya yang diterapkan dalam kehidupan sekolah sehari-hari.
(*)
Komentar