PEMALANG, JURANEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro.
Terbaru, penyidik KPK mendalami dugaan penyerahan uang dari pihak swasta kepada Anom Widiyantoro. Pendalaman tersebut dilakukan dengan memeriksa dua saksi dari kalangan swasta, yakni Rizki Slamet Apriadi dan Unggul Sakti Kurniawan selaku pemilik PT Pilar Utama.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kedua saksi telah memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik pada Selasa (17/11/2026).
“Saksi RSA dan USK hadir. Penyidik mendalami pengetahuan saksi soal penyerahan uang atau gratifikasi kepada Bupati Pemalang,” kata Budi dalam keterangannya.
Meski demikian, KPK belum mengungkapkan besaran uang yang diduga diberikan pihak swasta kepada Anom Widiyantoro maupun tujuan penyerahan uang tersebut.
Dalam perkara ini, KPK sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah dan pihak swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Penetapan tersangka dilakukan setelah keempatnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (28/7/2026).
Empat tersangka tersebut yakni Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, orang kepercayaannya Mohamad Haris alias Gus Haris, Staf Administrasi KPK Setya Budi Dias, serta Lilik Budi Suprianto yang merupakan ayah dari Setya Budi Dias.
Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti.
“Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 4 orang Tersangka,” kata Ahmad Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Dalam konstruksi perkara yang diungkap KPK, Anom Widiyantoro bersama orang kepercayaannya, Gus Haris, diduga meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak rekanan atau swasta untuk kepentingan pribadi.
Dari praktik tersebut, Gus Haris diduga mengumpulkan uang dengan total mencapai Rp1,98 miliar.
“AWI melalui GHA diduga meminta uang ke sejumlah perangkat daerah maupun pihak rekanan/swasta untuk keperluan pribadinya. Adapun GHA mengumpulkan uang dengan total nilai mencapai Rp1,98 miliar,” ungkap Ahmad Taufik.
KPK juga mengungkap sebagian uang yang dikumpulkan tersebut diduga digunakan untuk mengurus penyelesaian perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Bupati Pemalang melalui oknum di lingkungan KPK.
Dalam prosesnya, Gus Haris menemui adik iparnya bernama Harun untuk dikenalkan kepada Lilik Budi Suprianto, ayah dari staf administrasi KPK Setya Budi Dias.
Pertemuan antara pihak-pihak tersebut disebut berlangsung sebanyak tiga kali di sebuah restoran di wilayah Magelang dan Semarang.
Dalam pertemuan tersebut, Lilik diduga meminta uang sebesar Rp2 miliar untuk mengurus penyelesaian perkara di KPK.
“Selanjutnya pertemuan AWI (Anom), GHA (Gus Haris), dan LBS (Lilik) pertemuan sebanyak tiga kali di sebuah restoran di wilayah Magelang dan Semarang. Dalam pertemuan tersebut, LBS meminta uang pengurusan perkara sejumlah Rp2 miliar,” jelas Ahmad Taufik.
Menurut KPK, pada pertemuan kedua terjadi kesepakatan antara Anom dan Gus Haris dengan Lilik untuk menyiapkan uang tersebut setelah keduanya diyakinkan bahwa Lilik dapat membantu mengurus perkara yang dimaksud.
Dari total uang Rp1,98 miliar yang dikumpulkan melalui Gus Haris, sebanyak Rp1,2 miliar diduga telah diserahkan kepada Lilik Budi Suprianto.
“Selanjutnya, dari pengumpulan uang yang dilakukan Bupati melalui GHA (Gus Haris) dari sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta tersebut, pada akhirnya diberikan senilai Rp1,2 miliar oleh GHA kepada LBS,” tuturnya.
KPK menyatakan masih terus menelusuri keberadaan sisa uang yang telah dikumpulkan tersebut.
Setelah penetapan tersangka, KPK melakukan penahanan terhadap keempat tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Pemeriksaan terhadap dua pihak swasta terbaru ini menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mendalami aliran uang sekaligus mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif tersebut.
(*)








Komentar