SEMARANG, JURANEWS.ID – Maraknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pengingat pentingnya penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun memperketat upaya pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi, terutama terkait gratifikasi dan benturan kepentingan.
Salah satu langkah yang dilakukan melalui sosialisasi budaya antikorupsi yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital (Diskomdigi) Provinsi Jawa Tengah di Gedung DWP Provinsi Jateng, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut menitikberatkan pada pengendalian gratifikasi dan pencegahan benturan kepentingan, terutama bagi ASN yang terlibat dalam pengelolaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa.
Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto, mengatakan penguatan budaya antikorupsi harus menjadi bagian dari kebiasaan kerja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Di situlah butuh budaya kantor, yaitu budaya antikorupsi, termasuk budaya integritas yang menyasar kepada SDM-nya, kepada ASN-nya,” kata Dhoni di sela-sela kegiatan.
Menurutnya, tata kelola keuangan daerah dan proses pengadaan barang dan jasa harus dijalankan sesuai norma serta etika. Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan melalui sistem, tetapi juga harus menyentuh sikap dan pola pikir aparatur.
Dhoni secara khusus mengingatkan ASN, terutama pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, agar mewaspadai potensi benturan kepentingan.
Kondisi seperti hubungan kekerabatan maupun afiliasi tertentu terkadang dianggap sebagai hal biasa. Padahal, hal tersebut berpotensi memengaruhi objektivitas dalam menentukan kebijakan atau mengambil keputusan.
“Misalkan berafiliasi, kekerabatan dan sebagainya yang tadinya mungkin dianggap hal yang biasa, sebenarnya itu bisa mengubah pengambilan keputusan kita yang tadinya harusnya objektif, menjadi subjektif gara-gara ada potensi benturan kepentingan,” ujarnya.
Karena itu, ASN perlu memahami batasan antara hubungan pribadi dan tanggung jawab jabatan. Keputusan yang menyangkut kepentingan publik harus tetap didasarkan pada aturan dan pertimbangan objektif.
Dua Pemicu Perilaku Koruptif Jadi Perhatian
Kepala Diskomdigi Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Menurut Lilik, terdapat dua faktor yang dapat memicu perilaku koruptif, yakni kebutuhan dan keserakahan. Oleh sebab itu, pembentukan integritas pribadi harus berjalan beriringan dengan penerapan sistem pengendalian di lingkungan kerja.
“Untuk menghindarkan hal-hal seperti itu, yang pertama beriman kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan mengingatkan diri sendiri. Berikutnya mengembangkan sistem pengendalian, seperti unit pengendalian gratifikasi dan pelaporan benturan kepentingan,” katanya.
Ia berharap seluruh pegawai memahami batasan perilaku, mampu menghindari gratifikasi, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi potensi benturan kepentingan.
Sementara itu, Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas (Kompak API) Jawa Tengah, Dr Suharsi, menilai sosialisasi budaya antikorupsi perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata di masing-masing OPD.
Menurutnya, ASN tidak cukup hanya memahami nilai-nilai integritas secara teori. Mereka juga harus memiliki kemampuan mengidentifikasi dan memitigasi risiko korupsi yang berpotensi muncul dalam pekerjaan sehari-hari.
“Sosialisasi bagus, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan penguatan dan aktualisasi. Harus ada latihan-latihan bagaimana memitigasi potensi risiko korupsi yang ada di lingkungannya,” ujar Suharsi.
Ia menambahkan, integritas aparatur menjadi salah satu modal penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang sehat. Sistem yang baik tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung sumber daya manusia yang berintegritas.
Penyuluh Antikorupsi Madya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Lilik Sugiarti Oskandar, turut mengingatkan pentingnya mengoptimalkan instrumen pencegahan korupsi yang telah tersedia.
Instrumen tersebut antara lain Unit Pengendalian Gratifikasi, Monitoring Center for Prevention (MCP), pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).
Menurutnya, keberadaan instrumen pengawasan harus dibarengi kesadaran dan komitmen setiap individu untuk menjaga integritas.
“Yang utama adalah dari diri sendiri terlebih dahulu. Karena sistem mau dibuat seperti apa pun tidak akan pernah bisa efektif, kalau diri sendiri itu tidak terbentuk untuk berintegritas,” katanya.
Penguatan budaya antikorupsi di lingkungan Pemprov Jateng pun menjadi pekerjaan berkelanjutan. Tantangannya bukan sekadar menghadirkan sosialisasi atau membangun sistem pengawasan, melainkan memastikan setiap ASN konsisten menjaga integritas ketika berhadapan dengan anggaran, pengadaan, gratifikasi, maupun kepentingan pribadi.
(*)
Komentar