JURANEWS.ID, SEMARANG – Minat masyarakat Indonesia untuk bekerja ke luar negeri masih sangat tinggi, terutama di kawasan Asia.
Namun sejumlah negara tujuan favorit kini mulai menghadapi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan jumlah pendaftar.
Kepala BP3MI Jawa Tengah, Pujiono menjelaskan bahwa Korea Selatan masih menjadi primadona bagi para pencari kerja muda.
Meski begitu, perbedaan besar antara jumlah pendaftar dan kebutuhan membuat masa tunggu keberangkatan menjadi kendala utama.
“Permintaan tidak terlalu banyak, tapi pendaftar luar biasa banyak. Setelah lulus tes EPS-Topik dan skill test pun masih harus menunggu panggilan selama satu hingga dua tahun,” ujarnya, Kamis (30/10).
Mekanisme perekrutan Korea juga murni ditentukan perusahaan di negara tujuan, tanpa intervensi pemerintah Indonesia. Dengan rasio kebutuhan 1:3, jika kuota 10.000 pekerja, maka sedikitnya 30.000 pelamar harus bersaing.
Berbeda dengan Korea, Jepang menawarkan kepastian peluang lebih besar. Negeri Sakura tersebut membuka peluang pada 16 sektor seperti pertanian, hospitality, manufaktur, hingga perikanan dan kesehatan — dengan kebutuhan sekitar 70.000 tenaga kerja setiap tahun.
Calon PMI ke Jepang harus lulus Bahasa Jepang level N4 atau A2 serta memenuhi syarat sesuai sektor pilihan.
“Kalau sudah lulus bahasa, sektor, dan lulus uji keterampilan, ada kepastian berangkat,” jelasnya.
Di bidang kesehatan, terdapat skema Government to Government (G to G) untuk lulusan D3 hingga S1 Keperawatan, dengan syarat memiliki STR dan pengalaman dua tahun.
Sementara untuk posisi asisten keperawatan, lulusan fresh graduate masih bisa mendaftar. Rata-rata kebutuhan sektor ini mencapai 500 orang per tahun.
Ia menjelaskan stigma masyarakat tentang pekerjaan di panti jompo juga mesti diluruskan. “Di Jepang, fasilitas panti jompo itu modern seperti rumah sakit, bukan seperti yang dibayangkan di sini,” katanya.
Selain Asia, kesempatan juga terbuka luas di kawasan Eropa seperti Jerman, Belanda, Polandia, Slovakia, dan Turki. Sektor hospitality serta kesehatan menjadi kebutuhan terbesar.
Bahkan lulusan SMA/SMK dinilai masih berpeluang selama mendapat pelatihan kompetensi dan bahasa sebelum berangkat.
Pemerintah juga turut memberikan dukungan pembiayaan melalui program KUR bagi calon PMI dari keluarga kurang mampu, dengan rekomendasi dari BP3MI atau dinas terkait di daerah.
“Yang terpenting, pemerintah pusat dan daerah harus menyiapkan kompetensi calon pekerja migran agar mampu bersaing dan meraih peluang kerja yang terus terbuka,” pungkasnya.
(*)
Komentar