JURANEWS.ID, BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora akan segera mengisi sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang saat ini masih kosong. Hingga awal April 2026 mendatang, jumlah posisi yang belum terisi akan mencapai enam buah.
Bupati Blora, Arief Rohman, menjelaskan pihaknya tengah mematangkan proses pengisian bersama Wakil Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Ini sedang kita godok bersama Bu Wakil dan TAPD, segera akan kita isi untuk jabatan-jabatan yang kosong,” ujarnya pada Selasa (31/3/2026).
Untuk memastikan transparansi dan profesionalitas, pengisian jabatan eselon dua akan melibatkan pihak ketiga sesuai arahan KPK. “Nanti kita akan menggandeng Mabes Polri dan kemungkinan perguruan tinggi UNS,” terangnya.
Arief menegaskan proses seleksi akan berdasarkan sistem merit, yakni berbasis kompetensi dan kinerja. Ia juga memastikan tidak akan ada praktik jual beli jabatan dan membuka ruang pelaporan jika ditemukan indikasi pelanggaran. “Kalau ada yang melakukan itu, tolong dilaporkan ke kami,” tegasnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Blora, Heru Eko Wiyono, menyampaikan kekosongan jabatan terjadi akibat faktor pensiun dan pergeseran pejabat ke posisi lain. “Bulan Maret ada lima jabatan kosong, dan per 1 April bertambah satu lagi dari Bapperida yang memasuki masa pensiun,” katanya.
Posisi JPT yang kosong antara lain Sekretariat DPRD (Setwan), Kepala Dinas Kepala Dalduk KB, Kepala Dinrumkimhub, Kepala DPUPR, BPBD, serta Kepala Bapperida. Meskipun demikian, seluruh posisi telah diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT) dengan masa jabatan rata-rata enam bulan.
“Secara operasional tidak ada gangguan pelayanan kepada masyarakat. Kami masih menunggu arahan dari Bupati terkait penunjukan pejabat definitif,” jelas Heru.
(*)
Komentar