JURANEWS.ID, PEMALANG — Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Lingkup Daerah Tahun 2026 di Aula Sasana Bhakti Praja Kabupaten Pemalang, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, Mu’minun.
Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurutnya, penanganan kasus KtPA dan TPPO tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.
Rakor dipandu oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, Titik Widyastuti. Sejumlah narasumber turut hadir memberikan materi terkait penanganan kasus perempuan dan anak.
Kanit PPA Polres Pemalang, AIPTU Junaedi menyampaikan materi mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
Sementara Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, Muslim Setiawan memaparkan materi tentang restitusi dan kompensasi bagi korban.
Selain itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang, Rina Idawani turut memberikan pemaparan dalam kegiatan tersebut.
Rakor diikuti oleh organisasi perangkat daerah terkait, aparat penegak hukum, rumah sakit, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, UPTD PPA, Forum Anak, PUSPAGA, kader, serta konselor perlindungan perempuan dan anak dari 14 kecamatan di Kabupaten Pemalang.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang berharap upaya pencegahan dan penanganan KtPA serta TPPO dapat berjalan lebih optimal melalui penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor.
(*)
Komentar