PALU, JURANEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan potensi penghematan anggaran negara hingga Rp400 triliun melalui pembenahan sistem belanja barang dan jasa pemerintah. Hasil efisiensi tersebut, menurut Presiden, akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang cukup besar. Namun, pengelolaannya harus dilakukan agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
“Saya minta saudara-saudara yakin Indonesia kuat. Indonesia cukup besar kekayaannya. Dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya. Dan tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan, salah satu sumber kebocoran anggaran berasal dari pola pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh kementerian, pemerintah provinsi, hingga kabupaten.
Pola tersebut dinilai membuat barang dengan jenis dan spesifikasi serupa dibeli dengan harga berbeda-beda. Karena itu, pemerintah berencana menyatukan dan merasionalisasi proses pengadaan agar belanja negara lebih terukur.
“Ini ingin kita rasionalkan. Jadi satu belanja tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegasnya.
Prabowo menyebut belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, ia memperkirakan potensi kebocoran mencapai 30 persen akibat penggelembungan harga atau markup.
“Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus. Hangus, karena markup-markup penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, Rp400 triliun,” ungkapnya.
Presiden menyampaikan bahwa hasil efisiensi anggaran akan diarahkan untuk memperkuat pembangunan di daerah. Dalam waktu dekat, pemerintah berencana mengucurkan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap provinsi.
Sementara itu, setiap kabupaten dijanjikan tambahan anggaran minimal Rp20 miliar. Prabowo juga menyebut kemungkinan adanya tambahan lebih besar bagi ibu kota kabupaten.
“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” tutur Presiden.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembalikan hasil penghematan belanja negara agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan di daerah.
Selain tambahan anggaran bagi pemerintah daerah, Prabowo menyebut efisiensi belanja juga memungkinkan pemerintah memperluas jangkauan program pembangunan.
Salah satunya melalui perbaikan fasilitas pendidikan. Presiden mengungkapkan, anggaran yang semula direncanakan untuk memperbaiki 71.000 sekolah pada tahun ini dapat ditingkatkan sehingga menjangkau hingga 88.000 sekolah.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan desa-desa nelayan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Dalam waktu dekat kita sudah anggarkan, akan kita turunkan dan kita akan bangun desa-desa nelayan, akhir tahun ini minimal 1.000, 1.200. Akhir tahun 27, kita berharap akan mencapai tambahan 2.000 desa nelayan untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita diurus oleh pemerintah,” lanjut Prabowo.
Rencana efisiensi tersebut menempatkan pembenahan pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk mengoptimalkan belanja negara. Namun, realisasi penghematan dan penyaluran tambahan anggaran daerah akan menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik.
(*)
Komentar