JURANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akhirnya memastikan ruas jalan Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora masuk dalam prioritas perbaikan tahun 2026. Kepastian itu disampaikan setelah kerusakan jalan tersebut menjadi sorotan publik dan memicu aksi protes warga dalam beberapa hari terakhir.
“Kami prioritaskan jalan itu (Randublatung-Cepu),” kata Luthfi kepada wartawan usai menghadiri kegiatan Kementerian ATR/BPN di Semarang, Kamis (4/6/2026).
Menurut Luthfi, perbaikan akan diupayakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang dijadwalkan dibahas pada September 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah ruas jalan yang dinilai masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Pernyataan tersebut muncul setelah gelombang kritik dari masyarakat Blora terkait kondisi jalan Randublatung-Cepu yang selama bertahun-tahun dikeluhkan rusak dan membahayakan pengguna jalan.
Sebagai bentuk protes, warga bahkan melakukan aksi simbolis dengan menanam pohon pisang di tengah jalan yang berlubang pada akhir Mei lalu. Aksi tersebut menjadi viral di media sosial dan memicu perhatian publik terhadap kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu.
Saat ditanya mengenai aksi tersebut, Luthfi menyebut kondisi sudah kondusif.
“Sudah tidak ada, pohon pisang sudah enggak ada,” ujarnya singkat.
Janji Setelah Polemik
Polemik bermula saat Wakil Bupati Blora Sri Setyorini meminta dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat perbaikan jalan Randublatung-Cepu dalam forum Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 di Kudus, 26 Mei lalu.
Dalam kesempatan itu, Luthfi menegaskan bahwa pembangunan jalan harus mempertimbangkan skala prioritas dan dampak ekonomi yang dihasilkan.
“Pembangunan jalan harus memberikan efek domino ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya saat itu.
Pernyataan tersebut kemudian memicu beragam reaksi masyarakat. Sebagian warga menilai kondisi jalan yang rusak parah justru menjadi hambatan utama aktivitas ekonomi, sehingga perbaikan infrastruktur seharusnya menjadi kebutuhan mendesak, bukan menunggu pertimbangan manfaat ekonomi semata.
Kritik semakin menguat setelah video pernyataan tersebut beredar luas di media sosial. Tak lama kemudian, warga melakukan aksi tanam pisang dan memberikan kartu kuning sebagai bentuk peringatan kepada gubernur.
Anggaran Jadi Tantangan
Di tengah komitmen percepatan perbaikan jalan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menghadapi tantangan keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi belanja pemerintah.
Luthfi mengakui kondisi tersebut, namun menyatakan akan mencari alternatif pembiayaan, termasuk mengalihkan sebagian dana Pokok Pikiran (Pokir) dan sumber pendanaan lainnya untuk mendukung perbaikan infrastruktur jalan.
Ia juga mengungkapkan bahwa kerusakan sejumlah ruas jalan di Jawa Tengah diperparah oleh musim hujan yang berlangsung cukup panjang pada awal tahun.
“Kami sedang mengecek kembali ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dan harus segera diselesaikan,” katanya.
Meski demikian, janji perbaikan melalui APBD Perubahan masih menyisakan pertanyaan di kalangan masyarakat Blora. Pasalnya, tuntutan perbaikan jalan Randublatung-Cepu bukan pertama kali disampaikan, sementara kondisi jalan tersebut telah lama menjadi keluhan pengguna jalan, pelaku usaha, hingga masyarakat setempat.
Kini publik menunggu apakah komitmen yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan benar-benar terealisasi pada September mendatang atau kembali menjadi janji yang tertunda.
(*)
Komentar