JAKARTA, JURANEWS.ID — Pemerintah mengklaim ketahanan pangan nasional semakin kuat. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut stok beras nasional pada Oktober 2026 mencapai 4,56 juta ton, yang diklaim sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah.
Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat melaporkan perkembangan sektor pertanian kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna bertajuk Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
“Kemudian sekarang 2026 stok kita pada bulan Oktober itu 4,56 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan pernah mencapai 5,7 juta ton,” ujar Amran.
Menurut Amran, penguatan cadangan beras nasional juga ditopang potensi produksi padi yang masih berada di lahan atau standing crop dengan estimasi 10 juta ton. Selain itu, terdapat persediaan di sektor hotel, rumah tangga, dan sektor lainnya sekitar 10 juta ton, serta stok di gudang sekitar 4,5 juta ton.
Ia menyebut kebutuhan beras nasional mencapai sekitar 2,5 juta ton per bulan. Dengan perhitungan tersebut, pemerintah memperkirakan ketersediaan beras dapat menopang kebutuhan hingga beberapa bulan ke depan.
“Kebutuhan per bulan itu 2,5 juta ton. Artinya apa? Kalau 25 juta ton bagi 2,5 itu 10 bulan. Sampai bulan Juli tahun depan stok kita aman,” jelasnya.
Selain memperkuat cadangan pangan, pemerintah mengklaim berupaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui penurunan harga pupuk sebesar 20 persen dan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.
Menurut Amran, kebijakan tersebut turut mendorong Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai angka 131. Ia menyebut angka itu sebagai capaian tertinggi sejak Indonesia merdeka.
“Kemudian HPP harga gabah beras naik, sehingga sekarang NTP-nya nilai tukar petani 131 dan ini tertinggi sejak 92 bahkan sejak Merdeka,” ungkapnya.
Kinerja sektor pertanian juga disebut tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian sebesar 5,74 persen. Sementara itu, nilai ekspor pertanian diklaim meningkat Rp166 triliun dan impor turun Rp41 triliun.
Pemerintah menilai berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat produksi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar negeri.
Untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan, pemerintah menyiapkan pengembangan lahan mineral seluas 2 juta hektare. Tahap awalnya direncanakan mencakup penggarapan 500 ribu hektare melalui sinergi Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan TNI.
Amran mengatakan, pengembangan lahan tersebut disiapkan sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional seiring pertumbuhan jumlah penduduk.
“Lahannya ini 2 juta hektare, kami sudah siapkan petanya untuk mencukupi pangan kita untuk penduduk 500 juta orang ke depan,” kata Amran.
Di sisi lain, pemerintah mengakui masih perlu mengantisipasi tantangan sektor pertanian, termasuk perubahan iklim yang berkaitan dengan El Nino dan La Nina serta upaya menjaga stabilitas harga pangan.
Harga Ayam dan Telur Jadi Perhatian Pemerintah
Dalam laporannya, Amran turut menyoroti anomali harga ayam dan telur. Menurutnya, harga di tingkat peternak mengalami penurunan, sedangkan harga di tingkat konsumen justru disebut melampaui harga eceran tertinggi (HET).
Kondisi tersebut mendorong Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak dugaan praktik yang dinilai merugikan masyarakat.
“Tetapi harga di konsumen itu naik melebihi harga eceran tertinggi. Jadi ada anomali izin Bapak Presiden, kami sudah kirim surat ke Pak Kapolri agar semua yang bermain-main ditindak,” tegasnya.
Pemerintah juga mendorong peningkatan penyerapan telur melalui program pangan nasional. Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan dan harga, baik di tingkat peternak maupun konsumen.
Persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah dugaan penyimpangan harga beras premium fortifikasi. Amran menyebut adanya produk yang ditemukan dijual hingga Rp56.000 per kilogram, jauh di atas harga Rp13.000 per kilogram yang ia jadikan pembanding.
Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti temuan tersebut untuk melindungi konsumen dan menjaga tata niaga pangan. Namun, rincian produk, lokasi penjualan, serta hasil pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan harga itu tidak dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan tersebut.
“Dan ini tidak benar Bapak Presiden. Insyaallah dalam waktu dekat kami selesaikan,” pungkas Amran.
Pemerintah menempatkan penguatan cadangan beras, peningkatan produksi, perbaikan kesejahteraan petani, serta pengawasan distribusi dan harga sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan nasional.
Meski demikian, klaim capaian dan proyeksi yang disampaikan dalam sidang kabinet tersebut tetap perlu dibaca sesuai data dan penjelasan yang dipaparkan pemerintah.
(*)
Komentar