JURANEWS.ID, SEMARANG – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Evaluasi Total Kabinet Merah Putih” di Kota Semarang, Senin (22/6/2026).
Sekitar 350 mahasiswa dari 22 cabang PMII se-Jawa Tengah turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengesahan Undang-Undang Polri, hingga perluasan peran aparat keamanan di ranah sipil.
Aksi diawali dengan orasi di depan Markas Polda Jawa Tengah sebelum massa bergerak menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang.
Di depan kantor gubernur, suasana aksi semakin memanas. Sejumlah mahasiswa membentangkan spanduk protes dan menaiki pagar utama gedung sebagai bentuk simbolik perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Ketua Korps PMII Putri (KOPRI) PKC PMII Jawa Tengah, Betari Imasshinta, menyatakan pihaknya memberikan “rapor merah” terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut masih menyimpan banyak persoalan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Program MBG belum tepat sasaran dan manfaat ekonominya belum dirasakan secara merata. Selain itu, masih banyak persoalan teknis di lapangan, termasuk sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),” kata Betari.
PMII menilai program MBG tetap dapat dilanjutkan, namun harus dilakukan pembenahan mendasar mulai dari pengelolaan dapur, lokasi pelaksanaan, hingga sasaran penerima manfaat.
Mahasiswa juga meminta agar program tersebut diprioritaskan bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.
Selain soal efektivitas program, PMII Jateng juga menyoroti besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk MBG.
Koordinator Lapangan Aksi PMII Jateng, Andre Bachtiar, menyebut program tersebut menyerap anggaran negara dalam jumlah besar yang berasal dari pemangkasan anggaran sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan program tersebut berjalan transparan dan tidak menjadi celah penyimpangan anggaran.
“Jangan sampai program MBG yang tujuannya memperbaiki gizi justru menjadi ajang memperkaya kelompok tertentu. Program ini harus diawasi secara ketat dan terbuka,” tegasnya.
Selain menyoroti MBG, PMII Jateng juga menyampaikan penolakan terhadap pengesahan UU Polri dan UU TNI yang dinilai berpotensi mempersempit ruang sipil serta bertentangan dengan semangat reformasi.
Mahasiswa menilai perluasan kewenangan aparat keamanan dalam jabatan sipil berisiko mengurangi kontrol demokrasi dan membuka ruang terjadinya pendekatan yang lebih represif terhadap masyarakat.
Mereka juga mempertanyakan lambatnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang hingga kini belum disahkan, sementara sejumlah regulasi lain dinilai diproses secara cepat.
Dalam aksi tersebut, PMII Jateng membacakan enam tuntutan kepada pemerintah sebelum akhirnya membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 18.15 WIB.
Aksi ini menjadi salah satu gelombang kritik mahasiswa terbesar di Jawa Tengah pada tahun 2026 yang menyoroti berbagai kebijakan strategis pemerintah, khususnya terkait program MBG, reformasi sektor keamanan, serta perlindungan ruang demokrasi dan hak-hak sipil masyarakat.
(*)
Komentar