JAKARTA, JURANEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk mengevaluasi progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah menyiapkan kebutuhan anggaran sekitar Rp100,67 triliun untuk pemulihan di tiga provinsi tersebut hingga 2028.
Rapat yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), juga membahas langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, mengatakan Presiden ingin mengetahui perkembangan penanganan bencana yang terjadi pada November 2025.
“Beliau ingin mengetahui progres penanganan bencana pascabencana di Sumatra karena sudah dibentuk oleh beliau satu Satgas untuk Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi pascabencana Sumatra yang meliputi tiga provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Tito dalam keterangannya seusai rapat.
Tito menjelaskan, bencana yang terjadi pada November 2025 berdampak luas di tiga provinsi. Tercatat sebanyak 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa/kelurahan terdampak, dengan lebih dari 2,1 juta warga mengalami pengungsian.
Kerusakan juga meliputi lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, dan 1.593 fasilitas ibadah. Selain itu, ribuan titik jalan dan jembatan turut mengalami kerusakan.
“Bagi saya pribadi, jujur yang pernah saya alami ini adalah salah satu dampak yang terluas. Tiga provinsi dan itu mengakibatkan terjadinya pengungsian, displacement istilahnya, people displacement 2,1 juta orang lebih,” ungkap Tito.
Pemerintah Salurkan Dukungan Rp12,34 Triliun
Sejak awal penanganan bencana, pemerintah telah memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah terdampak dengan total sekitar Rp12,34 triliun.
Dukungan tersebut mencakup bantuan belanja tidak terduga sebesar Rp268 miliar, tambahan transfer keuangan daerah (TKD) sekitar Rp10,64 triliun, serta tambahan TKD sekitar Rp1,4 triliun untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana.
Tito mengingatkan para kepala daerah agar memanfaatkan tambahan anggaran tersebut secara maksimal untuk mempercepat pemulihan wilayah masing-masing.
“Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” ujarnya.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028.
Rencana tersebut mencakup 11.520 kegiatan yang meliputi pembangunan jalan dan jembatan, perbaikan sungai, pemulihan sekolah dan rumah, hingga perbaikan sektor pertanian serta perikanan.
Total kebutuhan anggaran untuk melaksanakan berbagai kegiatan tersebut diperkirakan mencapai Rp100,67 triliun selama tiga tahun.
Tito menjelaskan, rencana induk tersebut disusun berdasarkan usulan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, kemudian direkap oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
“Ini direkap dari berbagai K/L, kementerian lembaga dan seluruh daerah, usulan daerah. Bappenas kemudian menyusunnya menjadi 11.520 kegiatan. Ada yang bangun jalan, ada yang bangun jembatan, ada yang bangun perbaikan sungai, ada yang untuk sekolah, ada yang untuk bangun rumah, ada yang memperbaiki sawah pertanian,” jelasnya.
Di tengah proses pemulihan, sejumlah layanan dasar dan infrastruktur dilaporkan telah kembali beroperasi.
Seluruh 87 rumah sakit yang terdampak bencana telah kembali beroperasi. Sementara itu, dari 4.922 sekolah yang terdampak, sebanyak 4.823 telah kembali menggunakan bangunan sekolah asal. Sebanyak 99 sekolah lainnya masih memanfaatkan kelas darurat.
Pada sektor infrastruktur, jalan nasional dan jembatan nasional di tiga provinsi tersebut dilaporkan telah kembali 100 persen fungsional. Adapun perbaikan jalan dan jembatan daerah masih terus dilanjutkan.
Pemulihan sektor perumahan juga terus berjalan. Pembangunan hunian sementara telah mencapai 99,84 persen atau sebanyak 20.803 unit.
Selanjutnya, pemerintah mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap bagi warga terdampak. Pembangunan dilakukan melalui sejumlah skema, mulai dari pembangunan di lokasi semula, pembangunan mandiri, hingga kawasan hunian komunal.
Tito mengatakan Presiden ingin memastikan seluruh program pemulihan berjalan lancar. Namun, luasnya wilayah terdampak menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Beliau ingin memastikan semua progres yang sudah terlaksana betul-betul berjalan lancar. Kami sudah sampaikan tadi, tidak mudah karena luasnya wilayah yang terdampak, 53 kabupaten kota dan perlu waktu,” kata Tito.
Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus berjalan secara bertahap hingga 2028, dengan fokus memulihkan layanan dasar, infrastruktur, serta kehidupan masyarakat terdampak.
(*)
Komentar