SEMARANG, JURANEWS.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi di kawasan Tugu Muda, Kota Semarang, Senin (9/11/2026) sore. Bertepatan dengan penyelenggaraan Conference of the Parties (COP) ke-31 di Antalya, Turki, aksi tersebut menyuarakan tuntutan keadilan iklim bagi masyarakat Jawa Tengah.
Dua isu utama yang disoroti adalah rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa di kawasan pesisir serta rencana pengembangan panas bumi (geotermal) di Gunung Ungaran dan Telomoyo.
WALHI menilai kedua rencana tersebut berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat apabila proses perencanaan dan pelaksanaannya mengabaikan suara warga terdampak.
Dalam aksi itu, massa membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan “Giant Sea Wall Melindungi Siapa? Pesisir Butuh Keadilan, Bukan Tembok Raksasa”. Mereka juga membawa poster bertuliskan “Akui dan Lindungi Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal”.
Peserta aksi turut mengacungkan tiga jari sebagai simbol solidaritas, gerakan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan serta kekuasaan otoriter.
Aktivis Lingkungan WALHI Jawa Tengah, Fina, mengatakan agenda COP memiliki kaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di daerah. Sebab, keputusan dan komitmen yang dibahas dalam forum iklim internasional dapat berdampak pada kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun lokal.
Karena itu, menurutnya, pengawalan dari masyarakat akar rumput diperlukan agar komitmen iklim global benar-benar berpihak pada keselamatan lingkungan, bukan menjadi legitimasi bagi pembangunan industri ekstraktif.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah rencana pembangunan Giant Sea Wall di kawasan pesisir Jawa Tengah dan sepanjang Pantura Jawa.
Fina menilai, meskipun proyek tersebut diklaim sebagai infrastruktur untuk menahan abrasi, pembangunan tanggul laut berskala besar juga perlu dikaji secara menyeluruh terhadap potensi dampak ekologisnya, termasuk risiko memperparah penurunan muka tanah atau land subsidence.
“Realitanya seperti contoh di Jateng ada giant sea wall yang katanya untuk menahan abrasi, tapi di saat yang sama giant sea wall itu juga bisa memperparah land subsidence. Itu baru yang terjadi di Jawa Tengah dan sepanjang Pantura Jawa belum di daerah lainnya di Indonesia,” katanya selepas aksi.
Rencana Geotermal Gunung Ungaran dan Telomoyo Dipersoalkan
Selain kawasan pesisir, WALHI Jateng juga menyoroti rencana pengembangan energi panas bumi di kawasan pegunungan, khususnya Gunung Ungaran dan Telomoyo.
Fina menyinggung rencana kembali berjalannya pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ungaran setelah terbitnya Keputusan Menteri ESDM.
Ia mempertanyakan urgensi proyek tersebut dan meminta pemerintah memperhitungkan risiko terhadap ruang hidup masyarakat sekitar. Menurutnya, pengembangan energi panas bumi harus mempertimbangkan kondisi pasokan listrik di Jawa Tengah yang disebutnya telah mengalami surplus.
WALHI juga mendorong pemerintah mempertimbangkan alternatif energi terbarukan lain yang dinilai memiliki risiko lebih rendah terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti mikrohidro dan energi surya.
“Kenapa pemerintah justru memilih proyek yang rentan menindas dan mengancam keselamatan warganya sendiri? Kami menyuarakan energi yang berkeadilan dan berkelanjutan, bukan sekadar pelabelan energi bersih,” bebernya.
Persoalan lain yang disoroti WALHI adalah pola pelibatan masyarakat dalam perencanaan proyek pemerintah. Fina menilai, partisipasi publik dalam sejumlah proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maupun sosialisasi proyek kerap hanya menjadi formalitas administratif.
Menurutnya, warga yang terdampak sering kali tidak mengetahui rencana pembangunan di wilayah mereka sejak awal. Informasi baru diterima ketika proyek sudah mulai digulirkan.
Ia juga menyoroti undangan sosialisasi yang dinilai tidak selalu disertai penjelasan agenda dan informasi memadai. Dalam sejumlah kasus yang menjadi perhatian WALHI, warga hanya dihadirkan selama sekitar satu hingga dua jam, kemudian kehadiran tersebut dianggap sebagai bentuk partisipasi atau persetujuan.
“Negara seharusnya mengakomodir kemauan warga, enggak sekadar absen. Karena sering kali yang terjadi itu sudah ada project-nya warga baru dikasih tahu, tidak dilibatkan sejak awal dari perencanaan,” ungkapnya.
Fina menegaskan, partisipasi masyarakat harus dilakukan secara bermakna. Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu mendengarkan kebutuhan, pengetahuan lokal, serta pandangan warga mengenai pembangunan yang berpotensi memengaruhi ruang hidup mereka.
“Mereka harus ditanya kemauan mereka seperti apa, tidak sekadar formalitas,” ujarnya.
Dalam momentum COP ke-31, WALHI Jawa Tengah juga menyampaikan kritik terhadap capaian komitmen iklim global. Organisasi tersebut menilai upaya negara-negara untuk menekan dampak krisis iklim masih belum menunjukkan hasil yang memadai.
Fina mengingatkan, melalui Perjanjian Paris, negara-negara yang terlibat dalam COP berkomitmen menahan kenaikan suhu rata-rata global agar tidak melampaui 1,5 derajat Celsius dibandingkan tingkat praindustri.
Namun, menurutnya, kondisi krisis iklim saat ini menunjukkan bahwa target tersebut menghadapi ancaman serius.
“Karena dari pasca Perjanjian Paris, seluruh negara yang terlibat dalam COP itu sepakat kalau kita akan mencegah jangan sampai kenaikan derajat suhu bumi itu melebihi 1,5 derajat. Tapi tahun ini nyatanya itu sudah terlampaui,” ucapnya.
Melalui aksi di Tugu Muda, WALHI Jateng meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan pembangunan dan transisi energi tidak hanya berorientasi pada target infrastruktur atau produksi energi, tetapi juga menjamin keselamatan lingkungan serta hak masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak.
(*)
Komentar