PEMALANG, JURANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) agar tetap mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal. Perusahaan juga diminta membuka ruang alih pengetahuan dan teknologi agar pekerja Indonesia dapat meningkatkan kompetensi.
Pesan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Pemalang, Tutuko Raharjo, saat membuka kegiatan Ngobrol Bareng Pengusaha dan Tenaga Kerja Asing di Ruang Pandawa Hotel Winner, Rabu (11/11/2026).
Mewakili Plt. Bupati Pemalang, Tutuko menyampaikan bahwa perkembangan investasi dan industri di Kabupaten Pemalang menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Menurutnya, penggunaan TKA terkadang dibutuhkan perusahaan, terutama untuk mengisi pekerjaan yang memerlukan keahlian, pengalaman, dan penguasaan teknologi khusus. Namun, keberadaan pekerja asing harus tetap memberikan manfaat bagi tenaga kerja lokal.
Ia menegaskan, tenaga kerja Indonesia perlu diprioritaskan sepanjang memenuhi kompetensi dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan perusahaan.
Tutuko mencontohkan hasil kajian ketenagakerjaan terhadap PT Golden Victory Manufactured pada 2026. Perusahaan tersebut tercatat memiliki 2.647 karyawan, dengan sekitar 90 persen di antaranya berasal dari Kabupaten Pemalang.
“Ini merupakan potensi besar yang harus kita dorong agar benar-benar membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh perusahaan yang telah menggunakan tenaga kerja asing sekaligus menyerap tenaga kerja lokal Pemalang,” ujarnya.
Selain penyerapan tenaga kerja, Tutuko berharap keberadaan TKA dapat memberikan nilai tambah melalui transfer pengetahuan dan teknologi.
Karena itu, tenaga kerja lokal yang ditugaskan mendampingi TKA diharapkan tidak hanya menjalankan tugas pendampingan, tetapi juga memperoleh kesempatan belajar, meningkatkan keterampilan, dan menguasai teknologi yang digunakan perusahaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang, Umroni, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi sarana pembinaan, komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan pengguna TKA, serta tenaga kerja asing.
Kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan penggunaan TKA. Selain itu, pemerintah daerah ingin memastikan penempatan TKA sesuai kebutuhan jabatan dan ketentuan yang berlaku.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah optimalisasi potensi penerimaan daerah dari Retribusi Perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang, Rina Idawani, hadir sebagai narasumber dengan materi bertema “Mitigasi Risiko Hukum bagi Investor dan Perusahaan dalam Mempekerjakan WNA”.
Rina menjelaskan, penggunaan TKA dapat diperlukan ketika perusahaan membutuhkan kompetensi khusus, pengalaman internasional, pengetahuan teknologi, maupun keterampilan yang belum tersedia secara memadai di pasar tenaga kerja dalam negeri.
Namun, kebutuhan terhadap tenaga ahli asing harus tetap berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Menurutnya, kepatuhan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya melindungi keberlangsungan usaha.
Ia juga menegaskan bahwa penggunaan TKA harus memperhatikan kebijakan ketenagakerjaan nasional dan prinsip pengutamaan tenaga kerja Indonesia sesuai peraturan yang berlaku.
Narasumber berikutnya, Wakapolres Pemalang Kompol Edi Purnama Lilah yang mewakili Kapolres Pemalang, menyampaikan materi mengenai “Peran Kepolisian dalam Pengawasan Fungsional terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia”.
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan peran Polri dalam pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Hal tersebut termasuk kewenangan menerima laporan terkait keberadaan dan pemberian kesempatan menginap bagi orang asing serta koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan 15 perusahaan pengguna TKA, terdiri atas 28 peserta dari unsur manajerial perusahaan dan 18 tenaga kerja asing. Selain itu, hadir perwakilan 15 organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta unsur Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Kabupaten Pemalang.
Turut hadir Ketua Komisi C DPRD Pemalang Hepi Priyanto, Ketua Komisi D DPRD Pemalang Sri Hartati, serta perwakilan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang.
Melalui forum tersebut, Pemkab Pemalang berharap komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan tenaga kerja asing semakin terbuka. Di sisi lain, kepatuhan perusahaan terhadap aturan penggunaan TKA dan kesempatan peningkatan keterampilan bagi pekerja lokal diharapkan berjalan beriringan dengan pertumbuhan investasi di daerah.
(*)
Komentar