JURANEWS.ID, MATARAM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menghadapi ancaman kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ancaman tersebut menjadi perhatian serius menyusul prediksi fenomena El Nino yang mulai berkembang sejak pertengahan 2026 dan diperkirakan mencapai puncaknya pada akhir tahun.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mengatakan, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi NTB serta pemerintah kabupaten dan kota sepakat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan.
Hal itu disampaikan Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kekeringan di Kota Mataram, NTB, Jumat (24/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri Gubernur NTB, para bupati dan wali kota se-NTB, perwakilan BPBD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“BNPB sepakat dengan gubernur dan para bupati dan wali kota. Dalam menghadapi ancaman kekeringan yang diakibatkan El Nino, kita sepakat untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya,” ujar Suharyanto.
BNPB Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca hingga Sumur Bor
Suharyanto menjelaskan, BNPB menyiapkan sejumlah langkah mitigasi sebelum dampak kekeringan semakin meluas.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah operasi modifikasi cuaca apabila masih terdapat awan hujan yang memungkinkan untuk dimanfaatkan.
Selain itu, BNPB juga menyiapkan pembangunan sumur bor di wilayah yang telah mengalami kekeringan. Dukungan berupa mobil tangki air dan sejumlah peralatan logistik juga disiapkan untuk membantu masyarakat terdampak.
“Melalui langkah mitigasi antara lain, sebelum terjadi bencana kekeringan adalah dengan operasi modifikasi cuaca apabila masih terdapat awan hujan. Kemudian membangun sumur bor bagi daerah-daerah yang sudah dilanda kekeringan, termasuk dukungan mobil tangki air, dan ada beberapa peralatan logistik,” imbuhnya.
Menurut Suharyanto, pembangunan sumur bor menjadi salah satu fokus utama penanganan kekeringan karena dapat menyediakan sumber air untuk kebutuhan masyarakat dalam jangka lebih panjang.
“Yang utama adalah sumur bornya, karena sumur untuk kebutuhan masyarakat banyak. Tapi jika digali tidak ada air, pipanisasi tidak bisa karena daerahnya sangat kering, satu-satunya jalan keluar dengan distribusi air bersih menggunakan tangki air,” tutur Suharyanto.
Sumur Bor Bisa Capai Kedalaman 100 Meter
BNPB menyebut sumur bor yang dibangun di wilayah terdampak kekeringan umumnya memiliki kedalaman minimal sekitar 100 meter. Namun, kedalaman tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi topografi dan karakteristik wilayah masing-masing.
Selain pembangunan sumur, BNPB juga akan mendukung penyediaan perlengkapan penunjang, seperti pipa dan tempat penampungan air atau toren.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kembali akses air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
BNPB juga memberikan bantuan peralatan penanggulangan bencana kekeringan kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Bantuan tersebut meliputi pompa alkon, pompa pendorong mata air atau sungai, tandon air beserta dudukannya, pipa paralon dan kran, serta paket sembako.
Penanganan Bencana Masuk Prioritas RPJMD NTB
Dalam kesempatan tersebut, Suharyanto mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menghadapi potensi bencana.
Menurutnya, penanggulangan bencana telah menjadi salah satu prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025–2029.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025, dengan fokus pada penguatan ketangguhan daerah, mitigasi risiko terpadu, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.
“Rapat koordinasi ini sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Bagi kami betul-betul luar biasa dengan adanya komitmen menggembirakan, karena untuk bencana ini gubernur sudah masuk dalam pembahasan RPJMD per lima tahun,” tegas Suharyanto.
Ia berharap langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dapat menjadi contoh atau pilot project bagi daerah lain yang memiliki tingkat kerawanan bencana.
“Hal ini mungkin menjadi contoh bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota lain, yang masih belum memasukkan atau mempertimbangkan adanya kajian risiko bencana,” pungkasnya.
BNPB Cek Sirene Peringatan Dini Tsunami di Mataram
Usai mengikuti rapat koordinasi, Kepala BNPB melanjutkan kunjungan kerja dengan meninjau sistem peringatan dini tsunami atau Early Warning System (EWS) yang terpasang di Kawasan Wisata Taman Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang, Mataram.
Sirene tersebut telah terpasang sejak 2025. Peninjauan dilakukan untuk memastikan alat dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan tersebut.
Setelah dilakukan uji coba, Suharyanto memastikan sistem peringatan dini tersebut masih berfungsi.
Keberadaan sirene diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat ketika terdapat potensi tsunami sehingga warga dapat segera melakukan evakuasi menuju tempat yang lebih aman.
Alat tersebut memiliki fungsi sebagai sarana peringatan dini terhadap potensi gelombang tsunami melalui sirene dan informasi peringatan bencana.
Sirene dapat diaktifkan secara otomatis karena terhubung dengan sensor pendeteksi gempa bumi dan perubahan muka air laut. Namun, alat tersebut juga dapat dioperasikan secara manual apabila diperlukan.
Untuk memastikan sistem tetap berfungsi, BPBD bersama aparat setempat melakukan uji coba sirene secara rutin setiap tanggal 26 setiap bulan.
BNPB berharap kesiapsiagaan menghadapi bencana di NTB dapat terus diperkuat. Tidak hanya menghadapi ancaman kekeringan akibat El Nino, masyarakat juga perlu mendapatkan sistem peringatan dini yang andal untuk menghadapi potensi bencana lainnya, termasuk tsunami.
(*)
Komentar