Data Center AI Rp82 Triliun di Batang Diklaim Berkapasitas 240 MW, WALHI Ingatkan Ancaman Krisis Air

DPMPTSP Jawa Tengah menyebut pembangunan hyperscale data center di KEK Industropolis Batang masih berjalan dan belum beroperasi. WALHI menyoroti potensi kebutuhan jutaan liter air per hari serta risiko penurunan muka tanah.

SEMARANG, JURANEWS.ID – Investasi hyperscale data center berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Jawa Tengah, disebut telah memasuki tahap pembangunan dengan kapasitas 240 megawatt (MW). Namun, di balik potensi pengembangan industri digital dan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp82 triliun, muncul kekhawatiran mengenai kebutuhan air dan risiko lingkungan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Johan Hadiyanto, mengatakan proyek tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum beroperasi.

“Terkait data center di KEK Batang, statusnya masih dalam tahap pengembangan dan belum beroperasi. Kalau bicara apakah sudah dibangun di sana, saat ini sudah dalam proses pembangunan,” ujar Johan dalam rilis capaian investasi di Kantor DPMPTSP Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (26/10/2026).

Johan juga meluruskan informasi mengenai kapasitas proyek yang sempat disebut mencapai 1 gigawatt (GW). Menurutnya, kapasitas yang disampaikan DPMPTSP saat ini sebesar 240 MW.

“Kalau kapasitas, juga bukan 1 Gigawatt (GW). Kapasitasnya hanya 240 Megawatt (MW). Rencana ini merupakan bentuk upaya kemandirian data Indonesia,” katanya.

Meski demikian, rincian teknis proyek, termasuk kebutuhan sumber daya dan kelengkapan perizinan spesifik, belum dijelaskan secara terperinci oleh DPMPTSP Jawa Tengah.

Johan menilai keberadaan data center dapat memberikan dampak berganda bagi perekonomian Jawa Tengah. Selain memperkuat infrastruktur digital, investasi tersebut dinilai berpotensi membuka lapangan kerja dan menggerakkan sektor barang serta jasa pendukung.

Ia juga berharap proyek tersebut mendorong peningkatan keterampilan sumber daya manusia lokal, khususnya di bidang teknologi digital, rekayasa data, dan infrastruktur digital.

“Ini mendukung diversifikasi dari basis manufaktur Jateng yang kuat menuju ekosistem yang lebih berbasis teknologi dan intensif, seperti AI, infrastruktur digital, hingga elektronik,” paparnya.

Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai penggunaan sumber daya, Johan menyatakan bahwa proyek yang berada di kawasan industri atau KEK telah melalui pertimbangan kelayakan dan perizinan.

“Kalau sudah di kawasan industri atau Kawasan Ekonomi Khusus, berarti sumber dayanya sudah diperhitungkan, baik dari sisi kelayakan, perizinan, dan seterusnya,” ujarnya.

Namun, ketika ditanya mengenai kelengkapan izin teknis proyek, Johan mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Administrator KEK Batang yang memiliki kewenangan terkait proses perizinan.

Ia menambahkan, penjelasan lebih lengkap mengenai proyek tersebut direncanakan disampaikan pada November 2026 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama pihak KEK Batang.

“Nanti pada bulan November akan ada rilis resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kawasan Ekonomi Khusus Batang, jadi rilis dari kami tidak bisa detail,” katanya.

Nilai Investasi Rp82 Triliun, Lahan Disiapkan hingga 50 Hektare

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pemerintah provinsi menyiapkan lahan untuk mendukung rencana investasi data center di Batang.

Luthfi menyebut kebutuhan lahan yang dibicarakan bersama investor dapat mencapai puluhan hektare, meskipun luas finalnya masih menyesuaikan kebutuhan proyek.

“Tempat sudah kita siapkan, luasan dia (investor) mau 58 hektare, 2 hektare, 1 hektare, itu ada,” ujarnya.

Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp82 triliun tersebut sebelumnya direncanakan mulai dibangun pada 2027. Namun, Luthfi juga menyatakan proyek masih dalam tahap kajian.

“Data center Batang masih dalam kajian tetapi prinsip tempat sudah kita siapkan,” katanya.

Selain Batang, pengembangan proyek serupa juga disebut direncanakan di sejumlah wilayah lain, termasuk Jawa Barat dan Batam.

Rencana tersebut memunculkan perhatian terhadap kebutuhan sumber daya untuk mengoperasikan pusat data berskala besar. Salah satu aspek yang disoroti adalah penggunaan air untuk sistem pendinginan server, terutama di wilayah yang menghadapi persoalan ketersediaan air.

Staf Kajian dan Pengelolaan Pengetahuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah, Bagas Kurniawan, mengingatkan potensi dampak lingkungan dari pengembangan hyperscale data center berbasis AI di Batang.

Menurut Bagas, terdapat perbedaan angka kapasitas dalam informasi yang beredar. Ia menyebut rencana pengembangan AI Factory yang menjadi perhatiannya menargetkan kapasitas hingga 1 GW secara bertahap, dengan tahap awal pada 2027 dan kapasitas awal sekitar 200 MW.

Angka tersebut berbeda dengan keterangan DPMPTSP Jawa Tengah yang menyebut kapasitas proyek sebesar 240 MW. Perbedaan itu perlu diperjelas melalui dokumen perencanaan resmi agar publik dapat mengetahui kapasitas yang benar-benar direncanakan, tahapan pengembangan, dan cakupan proyek yang dimaksud.

Berdasarkan perhitungan yang disampaikan WALHI Jawa Tengah, kebutuhan air untuk pendinginan server diproyeksikan mencapai 4,8 juta hingga 9,1 juta liter per hari.

Bagas menjelaskan, proyeksi tersebut menggunakan asumsi konsumsi air sekitar 1,9 liter untuk setiap kilowatt-jam listrik yang digunakan server AI. Ia juga menyebut air tanah sebagai sumber air yang dikhawatirkan akan digunakan dalam pengoperasian fasilitas tersebut.

“Menggunakan kalkulasi tersebut, artinya proyek pengembangan hyperscale data center AI di Kabupaten Batang nantinya diproyeksikan membutuhkan 4,8 hingga 9,1 juta liter air per harinya,” kata Bagas.

Angka itu merupakan proyeksi berdasarkan asumsi perhitungan, bukan data konsumsi aktual fasilitas yang telah beroperasi. Kebutuhan air sesungguhnya akan bergantung pada desain sistem pendinginan, efisiensi teknologi, sumber pasokan air, kapasitas operasional, serta tahap pengembangan fasilitas.

Meski demikian, WALHI menilai proyeksi tersebut perlu menjadi bahan kajian sejak awal, khususnya terkait ketersediaan air bagi masyarakat dan kebutuhan lingkungan di sekitar lokasi proyek.

Bagas menilai kebutuhan air dalam skala besar perlu diperhitungkan dengan kondisi hidrologis wilayah Batang dan sekitarnya.

Ia merujuk data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah per 30 September 2026 yang disebut memasukkan Kabupaten Batang sebagai salah satu dari 29 daerah di Jawa Tengah berstatus siaga darurat kekeringan.

Menurut Bagas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak lebih dari 75,46 juta liter ke 784 desa yang mengalami kekeringan di wilayah provinsi tersebut.

Kondisi itu, menurut WALHI, menjadi alasan penting agar rencana investasi tidak hanya dinilai dari potensi ekonomi, tetapi juga dari kecukupan dan keberlanjutan sumber air.

Selain persoalan kekeringan, Bagas menyoroti potensi penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pantai utara Jawa Tengah, termasuk wilayah Pekalongan dan Batang.

Ia menyebut laju penurunan muka tanah di kawasan tersebut mencapai 6–20 sentimeter per tahun. Menurutnya, apabila kebutuhan operasional data center dipenuhi melalui pengambilan air tanah dalam jumlah besar, terdapat potensi tekanan tambahan terhadap kondisi tanah.

“Dari kondisi itu, penggunaan air tanah dalam jumlah yang besar berpotensi mempercepat laju penurunan muka tanah terutama di Batang,” tandasnya.

Meski demikian, besaran risiko terhadap lokasi proyek perlu dipastikan melalui kajian hidrogeologi dan data pemantauan penurunan muka tanah yang spesifik. Belum terdapat data dalam keterangan tersebut yang membuktikan bahwa proyek data center Batang telah menyebabkan penurunan muka tanah.

Perbedaan informasi mengenai kapasitas proyek, besaran kebutuhan air, dan rencana penggunaan sumber air menjadi sejumlah hal yang perlu diperjelas sebelum fasilitas beroperasi.

Pemerintah dan pengelola KEK Batang diharapkan dapat menjelaskan kapasitas final proyek, tahapan pembangunan, sumber pasokan air, kebutuhan air harian, sistem pendinginan, serta hasil kajian lingkungan yang relevan.

Informasi mengenai perizinan dan mekanisme pengawasan pemanfaatan air juga penting agar masyarakat dapat menilai bagaimana kebutuhan industri akan diseimbangkan dengan kebutuhan warga dan keberlanjutan lingkungan.

Di satu sisi, data center berbasis AI berpotensi memperkuat infrastruktur digital dan menarik investasi berteknologi tinggi. Di sisi lain, keberlanjutan proyek juga bergantung pada kemampuan pengelola memastikan kebutuhan sumber daya tidak menambah tekanan terhadap wilayah yang rentan kekeringan.

Dengan rencana penjelasan resmi pada November 2026, publik masih menunggu rincian lebih lanjut mengenai kapasitas, kebutuhan air, dan langkah mitigasi lingkungan yang akan diterapkan dalam pengembangan data center di KEK Industropolis Batang.

(*)

Komentar