JURANEWS.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akhirnya memastikan perbaikan ruas jalan Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora setelah polemik kerusakan jalan tersebut ramai diperbincangkan publik dan viral di media sosial.
Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, yang menyebut Pemprov telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,276 miliar untuk penanganan ruas jalan provinsi tersebut.
Langkah percepatan perbaikan dilakukan tidak lama setelah pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terkait prioritas pembangunan jalan menuai sorotan publik.
Dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 di Kudus, Selasa (26/5/2026), Luthfi merespons permintaan bantuan Wakil Bupati Blora Sri Setyorini terkait kerusakan jalan Randublatung-Cepu dengan menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan dampak ekonomi dan skala prioritas.
Pernyataan tersebut kemudian viral dan memicu beragam reaksi masyarakat. Sejumlah warga bahkan melakukan aksi simbolis dengan menanam pohon pisang di badan jalan yang rusak serta memberikan “kartu kuning” kepada gubernur sebagai bentuk protes atas kondisi jalan yang dinilai tak kunjung mendapat penanganan serius.
Perbaikan Baru Menyasar Sebagian Kecil Ruas Rusak
Henggar mengatakan proyek yang akan dilelang pada awal Juni 2026 itu awalnya direncanakan mencakup perbaikan sepanjang 500 meter menggunakan metode pelapisan aspal dua lapis.
Namun, pihaknya mengaku sedang melakukan kajian ulang agar panjang penanganan dapat ditingkatkan menjadi sekitar 700 meter.
“Ruas jalan yang nanti diperbaiki sepanjang 500 meter. Tapi dalam dua hari ini kami kaji ulang agar bisa mencapai 700 meter,” katanya, Senin (1/6/2026).
Data Dinas PUPR Jateng menunjukkan total panjang ruas Randublatung-Cepu mencapai 7,5 kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,6 kilometer mengalami kerusakan berat.
Artinya, meski perbaikan direalisasikan hingga 700 meter, masih terdapat sekitar 1,9 kilometer ruas jalan rusak berat yang belum tertangani dalam tahap ini.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penanganan jangka pendek yang dilakukan pemerintah di tengah tuntutan masyarakat terhadap perbaikan menyeluruh.
Sudah Rusak Sejak 2025
Henggar mengakui kerusakan jalan tersebut telah dipantau pemerintah sejak tahun 2025 dan bahkan telah diusulkan masuk dalam program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Meski demikian, hingga pertengahan 2026 perbaikan permanen belum terealisasi.
“Sudah sejak 2025 kami pantau dan dimasukkan ke dalam program IJD,” ujarnya.
Menurut Henggar, kerusakan jalan dipicu tingginya mobilitas kendaraan berat, khususnya truk bersumbu tiga yang melintasi jalur pertanian tersebut.
Padahal, ruas Randublatung-Cepu merupakan salah satu akses vital yang menunjang aktivitas ekonomi dan distribusi hasil pertanian masyarakat di wilayah Blora bagian timur.
Pemprov Usulkan Rp46,6 Miliar ke Pemerintah Pusat
Untuk penanganan yang lebih komprehensif, Pemprov Jawa Tengah mengusulkan tiga ruas jalan di Kabupaten Blora masuk dalam program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Kementerian Pekerjaan Umum.
Nilai usulan anggaran mencapai Rp46,6 miliar untuk percepatan pembangunan ruas Singget-Doplang-Cepu dan sejumlah ruas prioritas lainnya.
Menurut Henggar, Gubernur Ahmad Luthfi telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna mempercepat realisasi bantuan pusat tersebut.
Pemprov berharap status beberapa ruas strategis di Blora dapat ditingkatkan menjadi jalan nasional sehingga beban pembiayaan tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah provinsi.
Anggaran Jalan Jateng Turun Drastis
Di sisi lain, Pemprov Jawa Tengah mengakui keterbatasan fiskal menjadi kendala utama dalam penanganan jalan rusak.
Dinas PUPR Jateng saat ini bertanggung jawab terhadap jaringan jalan provinsi sepanjang 2.440 kilometer. Namun, anggaran pemeliharaan dan pembangunan jalan pada 2026 hanya sekitar Rp320 miliar.
Jumlah tersebut turun drastis dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp800 miliar.
Penurunan anggaran dipicu kebijakan efisiensi serta berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat yang disebut mencapai lebih dari Rp1 triliun.
“Kami juga melakukan realokasi anggaran. Beberapa paket pekerjaan bahkan harus digabung karena keterbatasan anggaran,” kata Henggar.
Gubernur Belum Beri Penjelasan
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait polemik jalan Randublatung-Cepu maupun kritik masyarakat yang muncul setelah pernyataannya viral di media sosial.
Padahal, kondisi jalan rusak yang telah berlangsung cukup lama menjadi keluhan utama warga dan pelaku ekonomi lokal karena berdampak langsung terhadap mobilitas, biaya distribusi, hingga keselamatan pengguna jalan.
Dengan rencana perbaikan yang mulai berjalan, masyarakat kini menanti apakah penanganan yang dilakukan pemerintah benar-benar mampu menjawab persoalan infrastruktur di Blora atau hanya menjadi respons sementara terhadap tekanan publik yang menguat dalam beberapa hari terakhir.
(*)
Komentar