JURANEWS.ID, BANYUMAS — Peringatan 28 tahun Reformasi 1998 di Alun-alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (21/5/2026), diwarnai aksi mimbar bebas yang digelar Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banyumas Raya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menilai reformasi belum sepenuhnya tuntas karena berbagai persoalan demokrasi, penegakan hukum, hingga kebijakan pemerintah dinilai masih jauh dari cita-cita perjuangan reformasi 1998.
Massa aksi membawa tema “28 Tahun Pasca Reformasi: Kegagalan Prabowo Menjaga Amanah Reformasi 1998” sebagai bentuk kritik terhadap kondisi politik dan pemerintahan saat ini.
Mahasiswa Sebut Reformasi Belum Tuntas
Koordinator aksi, Nayla R, mengatakan peringatan reformasi seharusnya tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum refleksi terhadap kondisi demokrasi dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
“Ketika tuntutan-tuntutan pada masa Orde Baru dulu sudah diperjuangkan, tetapi sampai hari ini belum terealisasi, artinya reformasi selama 28 tahun ini masih belum selesai, masih belum tuntas,” ujar Nayla.
Menurutnya, sejumlah kebijakan pemerintah saat ini dinilai tidak melibatkan masyarakat secara maksimal dan justru memperlihatkan gejala melemahnya demokrasi.
Kritik terhadap RUU TNI dan Isu Dwifungsi Militer
Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut menyoroti pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang sebelumnya menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat.
Mahasiswa menilai masuknya unsur militer ke ranah sipil dan pemerintahan berpotensi mengaburkan batas antara sipil dan militer seperti pada masa Orde Baru.
“RUU TNI disahkan tanpa keterlibatan masyarakat secara maksimal. Sekarang mulai terlihat militer masuk ke ranah-ranah sipil dan pemerintahan. Itu yang kami anggap mengaburkan batas sipil dan militer,” kata Nayla.
Selain itu, massa aksi juga menyinggung isu dwifungsi ABRI yang dianggap mulai kembali muncul dalam berbagai kebijakan negara.
Soroti Represivitas dan Kebebasan Berpendapat
Aliansi BEM Banyumas Raya juga mengkritik kondisi demokrasi dan penegakan hukum yang dinilai semakin represif terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik.
Menurut Nayla, masih banyak tindakan pembungkaman terhadap suara kritis masyarakat dan kasus-kasus yang berkaitan dengan tahanan politik.
“Polri selalu membawa slogan dekat dengan masyarakat dan demokrasi, tetapi faktanya masih ada represifitas, pembungkaman, dan tahanan politik yang meminta keadilan,” ujarnya.
Program MBG Dinilai Kurang Tepat Sasaran
Selain isu demokrasi, mahasiswa juga mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum tepat sasaran dan berpotensi menjadi celah penyalahgunaan anggaran.
Massa aksi menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan dibandingkan program MBG.
“Urgensi yang seharusnya dilihat pemerintah itu pendidikan dan kesehatan, tetapi malah dipangkas untuk program MBG,” kata Nayla.
Mahasiswa juga menyatakan penolakan apabila program MBG mulai diterapkan di lingkungan kampus karena dianggap dapat mengganggu independensi perguruan tinggi.
“Ketika MBG masuk ke kampus, itu menjadi bola panas. Kampus seharusnya menjaga independensi dan kebebasan akademik,” ujarnya.
Aksi mimbar bebas berlangsung dengan penyampaian orasi secara bergantian oleh mahasiswa dan masyarakat sipil di kawasan Alun-alun Purwokerto.
Massa aksi membawa berbagai poster kritik sosial dan tuntutan agar pemerintah kembali berpihak kepada kepentingan rakyat serta menjaga semangat reformasi 1998.
(*)
Komentar