Kesepakatan tersebut dilakukan melalui afiliasi Pertamina di Aljazair, PT Pertamina Algeria EP (PAEP), dengan dua anak perusahaan Moeve, yakni Cepsa Algérie, S.L.U. dan Cepsa (Rhourde El Rouni), S.L.U.
Tiga lapangan yang menjadi objek transaksi meliputi Rhourde el Khrouf (RKF), Bir el Msana (BMS), dan Ourhoud (ORD). Namun, proses penyelesaian transaksi masih berlangsung dan memerlukan persetujuan dari otoritas terkait di Aljazair.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mengatakan ekspansi tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan memperkuat portofolio bisnis hulu migas di tingkat global sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.
“Langkah ekspansi ini sejalan dengan komitmen Pertamina untuk terus meningkatkan ketahanan energi nasional serta memperkuat portofolio bisnis hulu migas di kancah global,” kata Simon dalam keterangan resmi Pertamina, Rabu (4/11/2026).
Akuisisi hak partisipasi tersebut juga menjadi bagian dari strategi Pertamina Hulu Energi (PHE) dalam memperkuat aset internasional dan mengoptimalkan potensi produksi migas melalui pengelolaan operasi yang andal dan berkelanjutan.
Perkuat Bisnis Hulu Internasional
PAEP merupakan anak perusahaan PT Pertamina Internasional EP (PIEP), yang berada dalam struktur Subholding Upstream Pertamina di bawah PT Pertamina Hulu Energi.
Perusahaan tersebut telah mengelola operasional dan investasi hulu migas Pertamina di Aljazair sejak 2012. Dalam menjalankan bisnisnya, PAEP juga menjalin investasi strategis bersama perusahaan energi nasional Aljazair, Sonatrach.
Melalui kesepakatan terbaru ini, Pertamina berupaya memperkuat keberadaan aset hulu migas internasional sekaligus meningkatkan kontribusi bisnis global terhadap pasokan energi Indonesia.
Investasi tersebut juga dikaitkan dengan semangat Bring the Barrel Home, yakni mengoptimalkan potensi produksi dari aset hulu migas di luar negeri agar dapat mendukung peningkatan pasokan minyak dan gas bagi kebutuhan dalam negeri.
Meski demikian, kontribusi ketiga lapangan terhadap produksi dan pasokan energi Indonesia masih bergantung pada penyelesaian transaksi, persetujuan otoritas, serta rencana pengelolaan aset setelah proses akuisisi rampung.
(*)
Komentar