PEMALANG, JURANEWS.ID – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahapan penting.
Sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Pemalang menyampaikan pandangan umum yang berisi berbagai masukan terkait arah pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah.
Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pemalang, Senin (21/9/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Martono dan dihadiri Plt. Bupati Pemalang Nurkholes bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang serta anggota DPRD Kabupaten Pemalang.
Dalam pandangan umum yang disampaikan, fraksi-fraksi DPRD memberikan sejumlah masukan yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang.
Salah satu perhatian yang disoroti adalah peningkatan infrastruktur jalan. Infrastruktur dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Kabupaten Pemalang.
Selain infrastruktur, kualitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda APBD 2027.
Dukungan anggaran terhadap kedua sektor tersebut diharapkan dapat terus diperkuat sehingga pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pemalang semakin meningkat.
Fraksi-fraksi DPRD juga memberikan perhatian terhadap percepatan serapan anggaran.
Pengelolaan APBD tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dapat direalisasikan secara efektif untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut menjadi salah satu poin yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi.
Penguatan PAD diharapkan dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki ruang yang lebih besar dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Kemiskinan dan Pengangguran Masuk Perhatian
Persoalan kemiskinan dan pengangguran juga menjadi bagian dari masukan fraksi dalam pembahasan Raperda APBD 2027.
Penanganan dua persoalan tersebut membutuhkan program yang tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi juga peningkatan kesempatan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Karena itu, penguatan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi menyerap tenaga kerja menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam pandangan umum tersebut.
Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pemalang juga mendorong penguatan sejumlah sektor potensial, di antaranya pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM.
Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat Pemalang.
Pengembangan sektor pertanian dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, sementara sektor pariwisata dan UMKM dapat menjadi ruang pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang usaha baru.
Penguatan sektor tersebut juga diharapkan dapat mendukung peningkatan pendapatan masyarakat serta memperluas kesempatan kerja di daerah.
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2027.
Setelah pandangan umum fraksi disampaikan, proses pembahasan akan dilanjutkan pada agenda berikutnya sesuai tahapan pembentukan dan pembahasan APBD.
Masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian dari proses pembahasan antara legislatif dan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebelum Raperda APBD 2027 memasuki tahapan selanjutnya.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan arah penganggaran yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pemalang.
(*)
Komentar