JURANEWS.ID, SEMARANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno mengaku prihatin atas penangkapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (13/3/2026).
Sumarno mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Bupati Cilacap tersebut telah dibawa oleh KPK ke Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kini masih memantau perkembangan kasus tersebut.
“Kami memperoleh informasi kalau ada penangkapan lalu dibawa ke Jakarta. Kami tadinya tidak tahu kalau Pak Sekdanya juga kena. Saya sempat menghubungi nomor beliau, tetapi belum diangkat, jadi belum tahu situasi sampai saat ini,” ujar Sumarno kepada wartawan di depan ruang kerjanya di Semarang.
Meski demikian, Sumarno memastikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap tetap berjalan normal, terutama menjelang periode arus mudik Lebaran yang biasanya meningkatkan aktivitas masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan asistensi ke wilayah Cilacap guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik meskipun kepala daerahnya sedang menghadapi proses hukum.
“Kami nanti akan ke Cilacap untuk melakukan asistensi. Kami berharap teman-teman di sana tetap menjalankan aktivitas pelayanan masyarakat yang penting agar tetap berjalan baik,” jelasnya.
Sumarno mengaku hingga saat ini belum mengetahui secara pasti perkara hukum yang menjerat Bupati Cilacap. Namun ia menilai sejumlah proyek daerah memang sering menjadi celah terjadinya pelanggaran oleh kepala daerah.
Ia mencontohkan beberapa praktik yang rawan terjadi seperti jual beli jabatan maupun pemberian fee atau cashback dari proyek-proyek pemerintah daerah.
Karena itu, Sumarno menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengingatkan para kepala daerah agar menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya.
“Kami selalu mengingatkan teman-teman di daerah untuk menjaga integritas,” tegasnya.
Ia juga menyebut Pemprov Jawa Tengah telah membangun berbagai sistem untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas. Namun menurutnya, faktor mentalitas dan komitmen pribadi kepala daerah tetap menjadi penentu utama.
“Di provinsi kami sudah sering menyampaikan soal ini. Tapi kembali lagi, semuanya tergantung pada integritas masing-masing,” katanya.
Sumarno menambahkan para kepala daerah sebenarnya sudah memperoleh gaji dan tunjangan dari negara, sehingga seharusnya fokus menjalankan amanah untuk melayani masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Cilacap tersebut. Saat dikonfirmasi wartawan, Fitroh hanya menjawab singkat, “Benar.”
(*)
Komentar