SEMARANG, JURANEWS.ID – Ekosistem halal di Jawa Tengah terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Hingga 7 Oktober 2026, tercatat sebanyak 2.512.759 produk di provinsi ini telah mengantongi sertifikat halal.
Namun, perluasan sertifikasi masih membutuhkan dukungan anggaran dan pendampingan, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah kabupaten/kota pun didorong ikut mengambil peran agar semakin banyak produk lokal memperoleh sertifikat halal.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Tengah, Ika Efrilia, menyampaikan bahwa dari jumlah produk tersebut, sertifikat halal yang telah diterbitkan mencapai 852.083 sertifikat.
“Peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai program fasilitasi dan kemudahan sertifikasi halal, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang menyasar pelaku UMKM,” ungkap Ika saat audiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan data BPJPH, penerbitan sertifikat halal di Jawa Tengah meningkat dari 667 sertifikat pada 2020 menjadi 214.207 sertifikat selama 2026.
Sementara itu, jumlah produk yang telah tersertifikasi halal sepanjang 2026 mencapai 831.481 produk.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jaminan produk halal melalui fasilitasi sertifikasi, pendampingan pelaku usaha, serta kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Salah satu langkah strategis dilakukan melalui penandatanganan komitmen bersama BPJPH dan 35 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada 21 April 2026.
Dalam komitmen tersebut, ditetapkan target capaian produk tersertifikasi halal sebanyak 557.269 produk pada 2026 dan 556.616 produk pada 2027.
35 Kabupaten/Kota Didorong Anggarkan Pendampingan UMKM
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan, penguatan ekosistem halal membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintah daerah.
Menurutnya, dukungan tidak cukup hanya melalui kebijakan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota juga perlu menerjemahkannya dalam bentuk program dan penganggaran, khususnya untuk pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM.
“Kita membutuhkan distribusi ke 35 kabupaten/kota untuk menganggarkan pendampingan, sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan sertifikat halal,” ujarnya.
Taj Yasin menilai, kebutuhan fasilitasi cukup besar sehingga pembiayaan tidak bisa hanya mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota didorong mengambil peran sesuai mekanisme penganggaran masing-masing daerah.
Selain dukungan anggaran, perluasan akses layanan juga dilakukan melalui penyediaan gerai BPJPH di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Sejumlah daerah yang telah memiliki gerai layanan tersebut antara lain Kabupaten Jepara, Kendal, Pati, Pekalongan, Kudus, Demak, Sukoharjo, dan Rembang.
Pemprov Jateng juga tengah merumuskan strategi untuk mengintegrasikan pengembangan ekosistem halal dengan ekonomi daerah, terutama sektor ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim.
Taj Yasin mengatakan, hasil perumusan tersebut nantinya akan menjadi bahan penataan arah pengembangan ekonomi Jawa Tengah.
“Setelah dirumuskan, kami akan mendapatkan resume dari Biro Perekonomian untuk menata ekonomi Jawa Tengah, khususnya ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim,” jelas Gus Yasin, sapaan akrabnya.
Melalui kolaborasi BPJPH, pemerintah provinsi, dan 35 pemerintah kabupaten/kota, perluasan sertifikasi halal diharapkan semakin menjangkau pelaku usaha kecil.
Sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan ketentuan jaminan produk, tetapi juga diharapkan meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas peluang pemasaran, serta memperkuat daya saing produk lokal Jawa Tengah.
(*)
Komentar